JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian pemerintahan Presiden KH Aburrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan korupsi di balik impor pangan.
Rizal mensinyalir adanya permainan dibalik impor tersebut. “Saya mensinyalir adanya permainan ‘fee’ kepada pejabat negara di balik impor pangan, terutama beras,” kata dia, Rabu (5/2).
Menurut ekonom ini, impor pangan terutama beras yang dilakukan dalam jumlah besar belum tentu untuk kebutuhan nasional.
Itu bisa dilihat dari data produksi dan kebutuhan beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian berbeda dengan data di Kementerian Perdagangan memiliki data yang berbeda dan tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada kebijakan impor beras.
“Modus lain di balik impor pangan terutama beras, yakni ‘fee’ untuk untuk pejabat negara.”
“Saya curiga, data produksi dan kebutuhan beras nasional, ada yang tak benar di salah satu kementerian itu, sehingga ketika muncul persoalan keduanya saling tuding.”
Modus lain di balik impor pangan terutama beras, yakni ‘fee’ untuk untuk pejabat negara. Dalam kalkulasi dia, impor beras dalam jumlah besar akan mempengaruhui stok beras dunia sehingga terjadi pergeseran harga menjadi lebih tinggi.
“Keuntungan yang bisa diambil dari impor beras dalam jumlah besar itu, bisa mencapai Rp4 triliun. Dana ini yang dibagi-bagi antara importir, pejabat negara, dan pihak terkait.”
Menurut dia, ‘fee’ itu merupakan bentuk gratifikasi atau korupsi, sehingga ia mendorong KPK untuk mengungkap adanya dugaan korupsi di balik impor beras. (akhir)