25 C
New York
20/06/2024
Aktual

Revisi PP No: 52/53 tahun 2000: Publik Digiring Opini Keliru

JAKARTA (Pos Sore) — Pakar telekomunikasi, yang juga pengajar di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Nonot Harsono, menilai terkait revisi PP No. 52 dan No. 53 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi banyak menggiring ke opini keliru. Ini yang membuat revisi kedua PP tersebut menjadi terhambat.

“Opini keliru yang pertama itu adalah RAN sharing diinfokan numpang BTS, yang benar ini dibangun secara gotong royong. Backbone sharing dibilang penumpang gelap. Padahal tetap bayar sewa, utilitas naik dan revenue pemilik backbone meningkat,” tandasnya.

Ia menegaskan hal itu dalam seminar ‘Mendorong Efisiensi Berkeadilan Industri Telekomunikasi Nasional’, yang diadakan Institute for Development on Economics and Finance (Indef), di Jakarta, Kamis (3/11).

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Tresna Priyatna, anggota Komisioner KPPU, yang juga menjadi pembicara dalam seminar yang dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, itu menilai konsep active infrastructure sharing adalah positif dalam konteks persaingan karena menghilangkan potensi penyalahgunaan posisi dominan kepemilikan infrastuktur oleh operator besar.

“Keterbukaan infrastructure, network, dan interkoneksi memungkinkan pemain baru yang kompeten untuk masuk ke pasar dengan cepat. Selain itu, peningkatan pelayanan yang lebih terjangkau, berkualitas, dan cepat dapat diwujudkan. Semuanya demi mendukung kesejahteraan,” jelas Tresna.

Dia menambahkan, Competition checklist beberapa Peraturan Presiden (Perpres) antara Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) dan Kemenkominfo akan segera keluar. Tujuannya agar setiap regulasi terawasi dan fair sebagai tindakan preventif sesuai persaingan sehat.

Menurutnya, dengan banyaknya pemain operator berebut konsumen seharusnya tarif bisa lebih murah lagi jika semua operator jujur dan transparan. “Transparasi itu menjadi penting,” tandasnya.

Ia menilai, dari segi kompetisi bagus hanya konsentrasi pasar sebanyak 90 persen dikuasai oleh 3 operator, sisanya oleh operator-operator kecil. Karena itu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan misalnya mereka diberikan anggaran agar mau membuka di luar Jawa.

“Tapi diberikannya secara kompetitif secara adil jika perlu diadakan tender sehingga operasionalnya bagus dan murah. Jada ditender bukan diberikan secara perorang,” tambahnya.

Ia melanjutkan, dalam industri telekomunikasi, sudah saatnya diterapkan budaya persaingan sehat. Tanpa budaya ini, kita tidak dapat menembus pasar Asia. Dunia telekomunikasi kita, katanya, betul-betul selektif sehingga masih bisa bersaing sehat. (tety)

Leave a Comment