JAKARTA (Pos Sore) — Direktur Perikanan dan Aquatik Food Agriculture Organization (FAO), DR. Indroyono Soesilo, menandaskan, restorasi maritim Indonesia tidak dapat ditunda lagi.
“Sebelum kita mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita harus segera menyelesaikan sejumlah masalah besar dalam maritim kita,” tandasnya, usai Sarasehan ‘Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri’, di gedung BPPT, Jumat (12/9).
Salah satu persoalan kelautan yang harus segera diatasi, yaitu kejahatan ilegal fishing yang dilakukan ribuan kapal asing. Hal ini membuat Indonesia harus kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Kalau merujuk data BPK pada 2013, potensi pendapatan sektor perikanan laut kita jika tanpa illegal fishing bisa mencapai Rp365 triliun per tahun. Namun karena illegal fisihing, hanya Rp65 triliun per tahun yang didapat,” sebut mantan Sekretaris Kemenko bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
Persoalan lainnya, kita juga belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia. Padahal, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauaan Indonesia (AKLI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional.
Ketiga AKLI ini dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar 1500 dolar AS. Sayangnya, posisi geografis yang penting itu belum kita manfaatkan dengan baik.
“Terbukti, kita belum punya pelabuhan-pelabuhann transit bagi kapal niaga internasional yang berlalu lalang di 3 AKLI tadi,” tandasnya.
Menurutnya, Indonesia sudah sepantasnya menjadi negara poros maritim dunia mengingat 70 persen wilayah Indonesia adalah air dan lautan. Indonesia juga diapit di antara dua benua.
“Tentunya selain memiliki armada kelautan yang handal, Indonesia juga berlimpah hasil laut yang bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Namun, pemanfaatan laut sebagai langkah menyejahterakan rakyat belum optimal,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi kelautan, namun memang masih perlu peningkatan dalam tataran implementasinya.
“Momentum suksesi kepempinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo, merupakan saat yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi pembangunan benua maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu,” ujarnya.
Diharapkan dari sarasehan ini, dihasilkan langkah-langkah strategis dan implementatif untuk pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan dan berbasis iptek. Dengan begitu, dapat mewujudkan poros maritim dunia yang maju dan mandiri. (tety)