JAKARTA (Pos Sore)—Presiden terpilih Joko Widodo diminta sungguh-sungguh mengkaji rencananya yang ingin merampingkan kementerian dan lembaga negara dalam kabinetnya nanti. Sudah harus ada pemetaan kementerian mana saja yang mau dirampingkan, yang didasarkan kebutuhan dan anggaran negara, bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan politik tertentu apalagi karena didasarkan tekanan dari luar.
Demikian anggota DPR Nazaruddin Kiemas menjawab wartawan di Jakarta, Rabu(13/8). Menurut dia, bagaimana pun organisasi pemerintahan yang terlalu tambun itu pasti menguras kocek negara dan terdapat pemborosan keuangan.
Masalah perampingan kabinet dan lembaga negara ini disampaikan langsung oleh Jokowi menjawab wartawan awal pekan ini.
Nazarudin yang duduk di Komisi Pertambangan dan Energi selama 3 periode ini memberi contoh perlunya menelaah perampingan Kementerian Agama. Menurutnya, ruang lingkup kementerian ini supaya dikecilkan dan sebaiknya cukup mengurus masalah agama saja. Sementara mengenai ibadah haji pengelolaannya diserahkan ke badan sendiri.
Begitu juga mengenai label halal, urusannya supaya diserahkan ke BPOM saja, tak perlu ditangani Kementerian Agama, dengan demikian kementerian ini bebas dari konflik yang tidak bermanfaat.
Kementerian Pemuda dan Olahraga pun menurut Nazaruddin perlu mendapat kajian untuk dihapuskan dari kabinet. Urusan kepemudaan dan olahraga kata dia supaya dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Nasional(Kemendiknas), apalagi sudah ada Komite Olahrga Nasional Indonesia(KONI). “Bubarkan saja Kemenpora, tetapi dimasukkan ke Kementerian Pendidikan Nasional, nantinya diurus setingkat dirjen,”imbuh politisi jebolan ITB ini.
Kementerian lain yang perlu mendapat kajian kata Nazaruddin adalah Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif. Dia berpendapat, kementerian ini pun tidak perlu ada, tetapi disatukan juga dengan Kemendiknas atau dikembalikan seperti dimasa lalu. Dalam kaitan ini, dia menyatakan, wakil menteri(wamen) di kementerian ini yang perlu ditambah menjadi 3 wamen.
Nazaruddin juga mengusulkan adanya penambahan kementerian baru, misalnya Kementerian Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. “Sehingga persoalan energi terbarukan itu fokus, orang-orangnya pun tidak perlu banyak-banyak, cukup ahli-ahli saja,”katanya .
Menurut Nazaruddin, postur kabinet yang mau dibentuk Jokowi itu hendaknya tidak menambah beban anggaran negara. Karena itu juga dia mengusulkan, kajian dan telaah terhadap kementerian non departemen harus dilakukan. “Supaya tidak terjadi tumpang tindih dan urusannya pun lebih efektif dan efisien,”ujarnya. (andoes)