Apt Noffendri Roestam menggarisbawahi solusi yang ditawarkan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai sebuah ide yang cerdas.
Menkes menegaskan, tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada.
Menurut Menkes ada 54.000 sarana kesehatan baik berupa puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu yang dapat diintegrasikan mendukung program Apotek Desa/Kelurahan ini.
“Tugas IAI adalah bagaimana menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program ini,’’ ungkap apt Noffendri.
Dalam hal rencana Presiden Prabowo untuk menambah tenaga apoteker di puskesmas juga disambut hangat oleh apt Maria Ulfah, Ketua Hisfarkesmas (Himpunan Seminaat Farmasi Kesehatan Masyarakat) PP IAI.
‘’Ini sebuah angin segar, sangat kami dukung dan menjadi momentum luar biasa untuk pemenuhan apoteker di Puskesmas,’’ ungkap apt Maria Ulfah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hisfarkesmas tahun 2023, dari 10.300 Puskesmas di Indonesia, baru 68 persen yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi dengan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) atau nakes lain.
Berkaitan dengan Apotek Desa/Kelurahan yang masih menyebutkan Tenaga Kefarmasian dalam kebutuhan SDM-nya, apt Maria Ulfah menyebutkan kekhawatirannya.
Sebagai penanggungjawab di apotek apalagi puskesmas dituntut untuk mampu memenuhi standar pelayanan kefarmasian.