20.3 C
New York
20/07/2024
Aktual

Prabowo Terus Terzalimi, Hanya Akan Rugikan Jokowi

JAKARTA  (Pos Sore)—  Semakin dekat hari pencoblosan Pilpres 2014, konstelasi politik kian memanas saja. Sayangnya, pertarungan bersih yang diharapkan masyarakat luas — baik dari kubu  Jokowi –JK maupun kubu Prabowo-Hatta  — dikotori oleh kepentingan-kepentingan tertentu melalui kampanye negatif, bahkan kampanye hitam, yang ujung-ujungnya bisa  membuat rakyat muak.

Salah satu kampanye negative atau pun kampanye hitam yang ramai akhir-akhir ini adalah penggelontoran isu tertentu untuk menjatuhkan Prabowo. Yaitu kasus penculikan aktivis dan masalah hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Kasus lama yang terus selalu diulang-ulang itu – bahkan sejak sebelum penetapan calon presiden – kini semakin dipanaskan oleh beredarnya copyan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran.

Tak sampai di situ, munculnya komentar dari sejumlah jenderal terkait copyan surat DKP itu pun seolah melengkapi semua hal buruk tentang Prabowo. Kenyataan ini sungguh disayangkan. Permainan bersih yang seharusnya terjadi dalam kontestasi kedua capres, seperti terciderai. Jelas, kenyataan ini tentu tak diinginkan pasangan Jokowi – JK yang sudah berada di atas angin.
Hasil berbagai survey terakhir dari beberapa lembaga survey masih menunjukkan, elektabilitas Jokowi – JK tetap masih berada di atas pasangan Prabowo – Hatta.  Karenanya, munculnya kampanye-kampanye hitam terhadap Prabowo sungguh sangat disayangkan.  Di sisi lain, kampanye hitam ini bisa membesarkan opini di tengah masyarakat, bahwa Prabowo terus terzalimi.

Masyarakat Bisa Menilai Sendiri

Pengamat politik, Ray Rangkuti, yang dimintai Pos Sore pendapatnya kemarin, menyatakan pernyataan para mantan jenderal itu telah mengotori permainan (maksudnya kontestasi merebut hati pemilih-red) yang cantik ini. Ia mengatakan, seharusnya semua pihak membiarkan saja masyarakat yang menilai, tidak perlu para jenderal ikut menjelekan karena masyarakat bisa menilai sendiri.

“Masyarakat saat ini sudah pintar dan bisa menilai keberadaan Prabowo masa lalu. Kenapa kesalahan masa lalu Prabowo tidak dibawa saja ke pengadilan, supaya bisa ketahuan siapa yang bersalah, namun nyatanya tidak sampai ke pengadilan,” kata Ray yang juga   Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu.

Apalagi, kata Ray,  militer masa lalu juga belum tentu benar semua. Untuk  membuktikannya tidak perlu dengan menjatuhkan Prabowo, karena serangan seperti itu bisa merusak nama baik militer itu sendiri. “Selain itu omongan menjelekan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu, sebaiknya untuk membuktikannya adalah melalui jalur hukum, apakah militer mau membawa Prabowo ke siding pengadilan?” Tanya Ray.

Menurut Ray, apabila para mantan jenderal  hanya beraninya ngomong doang , justru akan memperburuk pandangan terhadap jajaran militer di masa lalu.

“Bahkan  pernyataan mantan jenderal ini dianggap  ada kepentingan pribadi. Mereka itu mempunyai keinginan tertentu di balik penyerangannya terhadap Capres Prabowo. Dengan demikian, sebaiknya pernyataan itu tidak dilontarkan begitu saja karena bisa membuat bingung masyarakat,” tambah Ray.

Sebaiknya, biarkan saja masyarakat yang menilai Capres Prabowo di masa lalu. Apalagi masih banyak saksi-saksi masyarakat yang masih hidup .
Ray mengingatkan, apabila kampanye hitam atau negative ke Prabowo diteruskan , tentu saja akan merusak pertandingan    Capres Prabowo-Jokowi.

Kemana Atasan Prabowo?

Sementara itu,  beredarnya copy surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran di media social memunculkan polemik. Kubu Prabowo tak terima surat — yang menurut mereka bersifat rahasia negara — itu disebarkan kepada publik melalui media sosial. Kubu Prabowo menduga ada pihak yang sengaja membocorkan surat DKP itu.

Meski tak mau menunjuk siapa pelaku penyebaran, kubu Prabowo menyatakan dokumen tersebut hanya ada di brankas Panglima ABRI saat itu, yakni Jenderal Wiranto. Wiranto kini adalah Ketua Umum Partai Hanura, salah satu partai koalisi pendukung Jokowi – JK.

Waketum Gerindra sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (9/6), berharap TNI sebagai institusi mengusut, siapa yang sengaja membocorkan dokumen-dokumen, karena itu hanya ada di brankas Panglima ABRI  ketika itu (Wiranto). ‘’Jadi itu adalah suatu tindak pidana, membocorkan rahasia negara,” kata Fadli.
Berdasarkan informasi yang dapat dikutip dari berbagai media a online, DKP beranggotakan sejumlah jenderal yakni; Jenderal Subagyo HS (waktu itu KSAD) sebagai Ketua DKP, lalu  Wakil Ketuanya Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat sebagai anggota.

Saat ini, beberapa di antara jenderal tersebut tergabung dalam tim sukses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka antara lain; Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Subagyo HS, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Sementara, Jenderal (Purn) Agum Gumelar telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi-JK. Mereka pun ramai-ramai membeberkan soal peristiwa 16 tahun lalu ini.
Jenderal (Purn) Fachrul Razi angkat bicara soal polemik beredarnya surat DKP itu. Menurutnya, dari aspek kehormatan perwira Prabowo memang memiliki banyak kesalahan.

Tak hanya itu, dia juga menceritakan sejumlah pertimbangan yang diambil DKP sebelum memutuskan merekomendasikan pemberhentian Prabowo. Menurutnya, Prabowo tidak disiplin dalam sejumlah hal, seperti sering tidak ada di tempat.
Jenderal Agum Gumelar juga, sebagaimana dapat diikuti dalam wawancaranya di sebuah stasiun televise, menyatakan seharusnya Prabowo dibawa ke pengadilan. Tapi karena Prabowo adalah mantu Presiden Soeharto, dia tak jadi diadili dan hanya dibawa ke DKP.

Tak mau tinggal diam, mantan Wakasad Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo yang kini masuk dalam tim sukses Prabowo-Hatta, langsung bereaksi. Ia justru mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan.
“Mengapa Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Wiranto, Jenderal Subagyo HS dan Jenderal Fachrul Razi yang merupakan atasan Langsung Letjen Prabowo kok seluruhnya melarikan diri dari tanggung jawab?” katanya dalam siara persnya yang dikutip sejumlah media online, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, Prabowo sudah bersikap ksatria dengan bertanggung jawab pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

Sikap ini juga ditunjukkan Prabowo dalam kesempatan debat capres babak pertama Senin pekan ini. Saat menjawab pertanyaan Cawapres Jokowi, Jusuf Kalla, Prabowo mengatakan dia bertanggung jawab. Sebab, di dalam militer tak ada prajurit yang bersalah, komandanlah yang salah.

Suryo juga menyinggung yang terjadi di DKP. “Bahkan dengan keji dalam DKP mereka menyampaikan 11 tuduhan, di antaranya adalah Prabowo telah menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, dan disiplin hukum di lingkungan ABRI. Kemudian lebih dari itu sekarang ini mereka menyebarkan fitnah, bahwa Prabowo dipecat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat terkait dengan tuduhan sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Apa-apaan Jenderal seperti ini? Ini kan contoh tidak baik buat junior mereka di TNI karena mengajarkan untuk jadi pengecut dan penakut,” beber Suryo Prabowo. (jun/lya)

Leave a Comment