13.7 C
New York
05/11/2024
Opini

Perkembangan Industri Furnitur dan Kerajinan Indonesia dalam Konteks Pidato Presiden Prabowo Subianto di Pasar Global Saat Ini

 

Oleh Iman Rahman

PIDATO Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 membawa pesan yang sangat kuat tentang kemandirian, keberanian menghadapi tantangan, serta pengelolaan sumber daya yang optimal untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks industri furnitur dan kerajinan, pidato ini relevan karena industri ini merupakan salah satu sektor yang dapat memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, sekaligus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasar ekspor.

  1. Tantangan yang Dihadapi: Dari Internal hingga Eksternal

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengidentifikasi tantangan dari diri sendiri, dalam negeri, dan luar negeri sebagai hambatan utama yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk oleh sektor furnitur. Tantangan internal meliputi efisiensI  produksi, inovasi produk, dan adopsi teknologi. Tantangan eksternal mencakup persaingan ketat dari negara-negara seperti Vietnam, Tiongkok, dan Malaysia, yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi dan jaringan distribusi global yang lebih kuat.

Menurut data dari Indonesia Furniture & Craft Association (HIMKI), pada tahun 2023, ekspor furnitur Indonesia mencapai USD 2,5 miliar, sedikit meningkat dibandingkan dengan USD 2,3 miliar pada 2022. Namun, angka ini masih jauh dibandingkan dengan Tiongkok yang mengekspor furnitur senilai USD 65 miliar dan Vietnam yang mencatatkan ekspor furnitur sekitar USD 12,5 miliar pada tahun yang sama. Tantangan dalam negeri, seperti korupsi, kebocoran, dan kolusi, juga berdampak pada daya saing Indonesia di pasar global, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Sektor furnitur Indonesia, khususnya di Jepara dan Sentra Industri di Jawa Tengah, sering kali menghadapi kendala terkait birokrasi dan perizinan, yang memperlambat proses produksi dan ekspor. Prabowo menekankan pentingnya mengatasi masalah korupsi di semua tingkatan untuk memastikan industri ini dapat berkembang secara efisien dan kompetitif. Penegakan hukum yang tegas, sebagaimana disampaikan dalam pidato, harus diterapkan tidak hanya di sektor publik tetapi juga di kalangan pengusaha yang kurang patriotik.

  1. Sumber Daya Alam Melimpah:  Peluang untuk Pengembbangan Hlirisasi

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan tropis yang menjadi sumber utama bahan baku furnitur seperti kayu jati, mahoni, dan rotan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 125 juta hektar hutan yang berpotensi untuk dioptimalkan secara berkelanjutan. Sumber daya ini, jika dikelola dengan baik melalui program hilirisasi, dapat meningkatkan nilai tambah produk furnitur yang dihasilkan di dalam negeri.

Saat ini, sebagian besar ekspor kayu Indonesia masih berbentuk bahan mentah atau setengah jadi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, ekspor kayu lapis dan veneer mencapai USD 1,2 miliar, namun hanya sebagian kecil yang diolah menjadi produk akhir seperti furnitur. Di sinilah program hilirisasi yang didorong oleh pemerintah menjadi penting. Hilirisasi, yang merupakan salah satu poin utama dalam pidato Prabowo, diharapkan mampu meningkatkan kontribusi furnitur sebagai produk bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk furnitur berkualitas ekspor, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya secara signifikan.

Sebagai contoh, Vietnam berhasil memaksimalkan potensi hilirisasi kayu dengan kebijakan yang mendukung industri furnitur lokal, sehingga mampu meningkatkan ekspor furnitur mereka dari USD 8 miliar pada 2018 menjadi USD 12,5 miliar pada 2023. Indonesia memiliki peluang yang sama, terutama dengan adanya program hilirisasi yang sedang dikembangkan di sektor ini.

  1. Program Investasi dan Transformasi Digital dalam Industri Furnitur

Investasi merupakan faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan industri furnitur. Dalam lima tahun terakhir, investasi di sektor ini mengalami peningkatan, meskipun belum cukup signifikan. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, investasi asing langsung (FDI) di sektor furnitur hanya mencapai USD 300 juta, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa dan Tiongkok. Untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah, pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi di sektor manufaktur furnitur, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, transformasi digital menjadi salah satu aspek penting yang disinggung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya. Digitalisasi memungkinkan efisiensi proses produksi dan distribusi yang lebih baik, serta memungkinkan UMKM furnitur untuk mengakses pasar global melalui platform e-commerce. Dalam survei yang dilakukan oleh HIMKI, sekitar 35% dari pengusaha furnitur di Indonesia sudah mulai mengadopsi teknologi digital, baik dalam pemasaran maupun manajemen operasional. Namun, angka ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Vietnam, di mana adopsi digital dalam industri furnitur sudah mencapai lebih dari 60%.

Pemerintah juga telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendukung transformasi digital di sektor ini. Salah satunya adalah Making Indonesia 4.0, yang bertujuan untuk mendorong industri nasional, termasuk furnitur, bertransformasi dengan adopsi teknologi 4.0. Namun, masih diperlukan upaya lebih besar dalam memberikan akses pelatihan dan dukungan teknologi kepada pelaku UMKM furnitur, terutama di daerah-daerah sentra seperti Jepara, Cirebon, dan Bali.

  1. Solusi Berkelanjutan: Kolaborasi, Swasembada, dan Peningkatan Kesejahteraan

Prabowo dalam pidatonya juga menekankan pentingnya kolaborasi, baik di dalam negeri maupun dengan mitra luar negeri, serta kemandirian dalam hal pangan dan energi. Dalam konteks industri furnitur, hal ini dapat diterjemahkan dalam upaya menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan, seperti kayu hasil hutan rakyat yang sudah tersertifikasi (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK), akan memastikan industri furnitur Indonesia tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat dengan regulasi keberlanjutan.

Menurut data Kementerian Perindustrian, 65% dari total bahan baku kayu untuk industri furnitur berasal dari hutan rakyat yang sudah tersertifikasi, namun masih banyak ruang untuk peningkatan. Dengan memperkuat program penanaman kembali dan memastikan setiap pohon yang ditebang digantikan dengan yang baru, industri ini dapat terus tumbuh tanpa merusak lingkungan.

Di sisi lain, program hilirisasi dan investasi yang terintegrasi juga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah sentra industri furnitur. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku industri sangat dibutuhkan. Jika program ini berhasil, kita dapat melihat peningkatan lapangan kerja dan pendapatan di daerah-daerah seperti Jepara, Cirebon, dan Bali, yang merupakan tulang punggung industri furnitur Indonesia.

 Kesimpulan

Pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana industri furnitur dan kerajinan Indonesia dapat berperan dalam memperkuat ekonomi nasional di pasar global. Melalui hilirisasi, peningkatan investasi, transformasi digital, dan keberlanjutan, industri furnitur Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan meraih peluang yang lebih besar di pasar internasional. Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan nilai ekspornya tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Iman Rahman, SE, MBA, Kandidat Doktor, adalah Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Wilayah Asia DPP HIMKI (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Inddonesia)

Leave a Comment