Aturan rujukan berjenjang yang terlalu kaku, bukan saja merugikan rumah sakit tapi juga dapat merugikan pasien. Pasien dapat terlambat memperoleh pelayanan yang semestinya.
Karena itu, perlu mempertimbangkan diagnosis penyakit dan perjalanan penyakit pasien dan daya dukung fasyankes (FKRTL) tempat pasien akan dirujuk.
Pastikan betul di FKRTL tersebut tersedia dokter/dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain yang kompeten sesuai penyakit pasien, peralatan dan obat-obatan sesuai kebuhan medis pasien, tersedia ruangan perawatan, dan pasien atau keluarga pasien bersedia dirujuk ke FKRTL tersebut?
D. Peran MHKI: Dari Problem Solver Menjadi Policy Driver
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) MHKI sangat membuka ruang bagi MHKI dan anggora MHKI untuk menunjukkan peran eksternal yang lebih strategis sebagai pencari solusi, pemecah masalah (problem solver).
Untuk menjalankan peran sebagai problem solver, posisi MHKI sebagai organisasi keilmuan harus dipertegas dalam konteks rule of law dan supremasi hukum kesehatan. Keterlibatan MHKI dalam penyelesaian sengketa antara fasyankes dan BPJS Kesehatan wajib didasarkan pada kerangka penelitian hukum normatif-empiris.
Pendekatan ini secara kritis menganalisis potensi pertentangan regulasi (clash of laws), terutama antara konsep perlindungan pasien/mutu pelayanan (UU No. 17 Tahun 2023) dan prinsip efisiensi/kendali biaya (UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011) sebagai landasan utama untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, peran MHKI melampaui sekadar problem solver biasa, tetapi telah manjadi advokator reformasi regulasi yang berbasis pada bukti ilmiah hukum.