Adapun di masa pemerintahan Prabowo Subianto, muncul sejumlah terobosan baru dalam kebijakan luar negeri. Namun, ia mengingatkan agar terobosan tersebut tidak mengabaikan peran Kementerian Luar Negeri dan para birokrat.
“Jangan sampai kebijakan hanya diketahui oleh presiden sendiri tanpa dibagikan kepada kementerian terkait. Publik berhak memahami arah kebijakan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Prof Dewi Fortuna Anwar memaparkan landasan filosofis politik luar negeri Indonesia berakar pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Yaitu menekankan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Prinsip ini kemudian dijabarkan dalam doktrin politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Secara esensial, kata Prof Dewi Anwar, politik luar negeri bebas aktif berarti Indonesia tidak bergabung dalam aliansi militer atau blok politik mana pun.
Indonesia juga menolak prinsip pertahanan kolektif yang mewajibkan keterlibatan otomatis dalam konflik jika salah satu anggota diserang.
Namun, bebas aktif bukan berarti netral pasif. Indonesia tetap aktif menyuarakan isu kemanusiaan dan perdamaian dunia.