“Kemerdekaan politik telah kita raih sejak 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan batin dan mental harus terus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dinamika sejarah implementasi politik luar negeri Indonesia. Pada era Soekarno, Indonesia tampil menonjol di panggung internasional melalui Konferensi Asia Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok.
“Namun, dalam perjalanannya, terdapat kecenderungan mendekat ke blok tertentu,” paparnya.
Memasuki era Orde Baru dan reformasi, orientasi kebijakan luar negeri dinilai lebih pragmatis dengan penekanan pada pembangunan ekonomi dan investasi.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Pontjo melihat adanya penguatan kembali karakter dinamis dan aktif dalam berbagai forum internasional seperti Uni Eropa, G20, serta inisiatif perdamaian global.
Namun, keikutsertaan Indonesia dalam sejumlah forum internasional tertentu juga memunculkan pro dan kontra di dalam negeri terkait konsistensi prinsip bebas aktif.
Dalam paparannya, Prof Hikmanto mengatakan setiap presiden memiliki interpretasi berbeda terhadap prinsip “bebas aktif”. Namun, implementasinya harus tetap melibatkan teknokrat, birokrat, dan DPR agar tidak berjalan sepihak.
Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, prinsip bebas aktif diterjemahkan melalui pendekatan “thousand friends, zero enemy”. Di era Joko Widodo, hubungan persahabatan tetap dijaga dengan penegasan kepentingan nasional yang diganggu harus dihadapi.