JAKARTA (Pos Sore) — Kenaikan harga BBM dikhawatirkan banyak kalangan akan semakin membuat angka kemiskinan meningkat. Menurut Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Toto Utomo Budi Santoso, pengalihan subsidi BBM menjadi peluang dan tantangan bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi/JK.
“Pengalihan subsidi BBM untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial tersebut, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” katanya, kemarin, dalam diskusi ‘Saatnya Rakyat Sejahtera: Kemiskinan dan Rencana Kenaikan BBM’.
Masyarakat, katanya, berharap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dapat mengurangi angka kemiskinan seperti janjinya saat pemilu lalu. Saat kampanye, keduanya menargetkan angka kemiskinan bisa berkurang menjadi 5% – 6% pada 2019.
“Yang menjadi tantangan, bagaimana pemerintah mampu mengendalikan inflasi sehingga tidak berdampak buruk pada kehidupan masyarakat,” tandasnya dalam diskusi yang diadakan Forum Tenaga Kerja Sosial Indonesia itu.
Dikatakan, kemiskinan tidak hanya sebatas rendahnya pendapatan masyarakat. Tetapi dipengaruhi juga oleh lemahnya sistem kesejahteraan sosial. Sistem yang seharusnya menopang kehidupan masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahannya dan mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia dalam situasi dan kondisi apapun.
“Ketika sistem kesejahteraan sosial atau welfare state dapat diwujudkan, maka kenaikan BBM tidak akan menjadi persoalan berat untuk pemerintah Jokowi/Jusuf Kalla,” ujarnya.
Menurutnya, secara umum sistem kesejahteraan sudah mulai menuju arah yang tepat. Yaitu dengan terbentuknya Konsorsium Pekerjaan Sosial yang merangkul pilar-pilar kesejahteraan sosial.
Diharapkan, pihak akademisi, profesional, praktisi, penyelenggara kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan pilar lainnya, dapat mendukung percepatan terbentuknya sistem kesejahteraan di Indonesia.
Selama ini memang alokasi pemberian subsidi BBM yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran. Justru masyarakat yang berpenghasilan menengah dan tinggi yang lebih banyak menikmati subsidi ini.
Setidaknya pemerintah menghabiskan sekitar Rp350 triliun hingga Rp400 triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang di dalamnya ada subsidi BBM dan subsidi listrik. “Sebanyak 77 persen subsidi tersebut dinikmati masyarakat menengah ke atas dan kaya!” tandasnya. (tety)