7.4 C
New York
24/02/2024
Aktual

Pengadilan Turki Perintahkan Cabut Larangan Twitter

ANKARA — Sebuah pengadilan di Turki kemarin mengeluarkan putusan  sementara tentang pencabutan larangan pemakaian situs media sosial  Twitter. Larangan itu diberlakukan sejak Jumat lalu setelah PM Recep Tayyib  Erdogan menganggap para pengguna Twitter kerap memanfaatkan media  sosial itu untuk menyebarkan berbagai tuduhan korupsi.

Namun putusan terbaru itu membutuhkan waktu berminggu-minggu sebelum  berlaku efektif. Otoritas telekomunikasi Turki TIB memiliki waktu 30 hari untuk memutuskan  apakah akan mencabut larangan itu atau tidak.

Sebelumnya PM Erdogan bersumpah untuk menghapus Twitter setelah para  pengguna memanfaatkannya untuk  menyebarkan berbagai tuduhan korupsi.

Belakangan ini pemerintahan Erdogan kerap diguncang protes dan sejumlah  pejabat yang terlibat skandal korupsi. Sebelumnya pemerintah telah melarang  ribuan situs website.

Larangan akses Twitter sudah berlaku 20 Maret lalu setelah Erdogan  bertekad untuk menghapus layanan pesan online. Twitter dianggap tidak mematuhi ratusan  perintah pengadilan untuk menghapus konten yang dianggap ilegal dan berisi  berbagai tuduhan korupsi yang melibatkan para pejabat senior.

Twitter sendiri telah mengajukan tantangan atas larangan akses itu. Mereka  menggunakan dua dari tiga tatanan hukum di Turki, meski khawatir akan  aturan ketiga yang mengharuskan Twitter untuk menutup kain yang menuduh  seorang mantan menteri terlibat korupsi. Sejumlah gugatan telah diajukan ke pengadilan dengan alasan larangan itu  termasuk ilegal dan tidak konstitusional.

Pengadilan administratif di Ankara kemarin mengeluarkan perintah sementara yang memerintahkan TIB untuk  memulihkan akses ke Twitter hingga pengadilan mengeluarkan putusan  penuh atas larangan itu.

Para pengguna Twitter berharap larangan itu segera dicabut. Namun sumber  yang dekat dengan kantor pemerintah menyebut TIB punya waktu 30 hari  untuk menerapkan atau naik banding atas putusan pengadilan. Tiga puluh hari adalah periode standar untuk kasus seperti itu. Sekalipun dilarang, para pengguna mencari berbagai cara untuk  menggunakan Twitter.

Komisaris Tinggi untuk HAM PBB UNHCR termasuk figur internasional yang  mengecam larangan itu. Kasus itu juga memalukan Erdogan dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan yang berbasis Islam menjelang pemilu  lokal Minggu nanti.

Banyak dari 10 juta pengguna Twitter mencoba menghindari larangan itu  dengan mengirim komentar melalui layanan teks ponsel atau menggunakan  jaringan pribadi virtual.

Berbagai media sosial telah dibanjiri berbagai rekaman suara yang mana  suara Erdogan diduga telah ikut campur dalam berbagai kasus pengadilan  dan kesepakatan bisnis dan berusaha memblokir laporan media yang  dianggap tidak menyenangkan.(bbc/sg/meidia)

Leave a Comment