25 C
New York
20/06/2024
Aktual

Pemerintahan Baru Harus Alihkan Subsidi BBM Ke Infrastruktur Dan Pengembangan Industri Menyejahterakan Rakyat

JAKARTA (Pos Sore) –Menteri Perindustrian MS Hidayat,mengungkapkan pending matters (program 100 yang tertunda) dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diharapkan bisa dilanjutkan pemerintahan terplih yang baru.

“Skim pengurangan dan peghapusan subsidi BBM nantinya akan berubah tidak lagi diberikan pada produksi akan tetapi langsung pada orang yang berhak menerimanya.”

Khususnya program pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak yang nilainya mencapai Rp400 triliun yang sangat membenai APBN ke infrastruktur yang sangat mendesak dilakukan.

“Ini sudah ada kesepakatan dengan DPR melalui Panja.Program ini akan menjadi pertimbangan dalam beberapa tahun dan bisa dihapuskan. Pemerintahan baru agar bisa melakukan ini,” ungkapnya Kamis (24/7).

Hidayat menyatakan,pihaknya akan melakukan konsultasi dengan persiden terpilih nantinya. “Skim pengurangan dan peghapusan subsidi BBM nantinya akan berubah tidak lagi diberikan pada produksi akan tetapi langsung pada orang yang berhak menerimanya.”BPS nanti akan menghitung.Pemerintah dan DPR tengah membahas ini.Yang jelas, harus ada keberanian kita melakukan agar subsidi tepat sasaran.”

Penghapusan dan pengurangan subsidi,katanya, tentunya harus tepat sasaran agar masyarakat tidak mampu tidak dirugikan dan dikorbankan.

Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan Kemenperin dalam upaya pengalihan subsisi BBM ke infrastuktur,kata Hidayat, sudah terealisasi dalam UU Perindustrian yang memperioritaskan pengembangan kawasan Industri ke luar Pulau Jawa.

Karena, katanya, selama ini pengembangan kawasan industri dilakukan pihak swasta dan BUMD.

Program pemerintahan baru,katanya,diharapkan bisa menginisiasi melalui anggaran pemmerintah untuk membangun kawasan industri.”Ini bisa dianggarkan,jika tidak di Kemenperin bisa di KemenPU, dan bisa menjadi usulan Kemenperin.”

Menyinggung kontrakdiksi keberadaan LCGC (mobil murah ramah lingkungan) menurutnya tidak bisa dikaitkan lansgung dengan subsidi BBM.

“Ini tujuannnya menutup kebutuhan permintaan di dalam negeri yang cukup besar.Jika tidak diiisi akan dibanjiri produk impor dari Thailand yang nantinya juga akan memakan BBM suibsidi.”

Apalagi, katanya sudah ada investasi yang tumbuh  mencapai US$3,5 miliar dan 100 industri komponen. “Jika tidak dilanjutkan,sementara kebutuhan di dalam negeri tinggi akan diisi Thailnad. Mereka sudah siap,tetapi karena kita sudah produksi sehingga mereka tidak bisa masuk.”

Dalam memperkuat struktur kabinet presiden terpilih, kata Hidayat,pihaknya melakukan reposisi  mutasi dan melantik  170 pejabat eselon I-III sehingga mereka bisa bekerja profesional.

Jajaran pejabat di Kemenperin,katanya, akan menyiapkan memori serah terima jabatan agar bisa menjadi acuan pemerintahan barum “Yang pasti harus ada perhitungan yang rasional dilaksanakan.Kita siap memberikan masukan ke pemerintah baru.” (fitri)

Leave a Comment