7.4 C
New York
24/02/2024
Aktual

Pemerintah Godok Regulasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Jadi 0,5%

JAKARTA (Pos Sore) — Guna mempercepat perkembangan UMKM sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini, pemerintah siap menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan di bawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% perbulan dari jumlah omset, menjadi 0,5% dalam bulan ini.

“Ini komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, pajak bukanlah menghambat UMKM, namun sebaliknya pajak mendukung UMKM antara lain dengan tarif ringan dan mudah,” ujar Puspita W Surono SE MM DBA.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak, itu menegaskan hal tersebut pada Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi dan Aksi Nyata dalam Membangun UMKM Naik Kelas yang diadakan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM bekerjasama dengan LPEM FEB UI, di Jakarta, Kamis (15/3).

FDG ini kelanjutan dari kerjasama antara Kemenkop dan UKM dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. FGD yang dibuka Deputi Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik, ini menampilkan narasumber Dewi Maisari Haryanti SE Msc (LPEM FEB UI ) yang mempresentasikan UKMIndonesia.org yang diproyeksikan sebagai website bagi seluruh UMKM yang dibina Kementrian dan Lembaga (K/L).

Dikatakan, Presiden Jokowi sendiri dalam Rapimnas Hipmi pada awal Maret 2018 mengatakan, penurunan tarif pajak bagi UMKM itu sudah dibahas tiga kali dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018 ini.

“Selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan dalam mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan, misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan. Dalam hal ini tanggal pelaporan PPh final dianggap sebagai tanggal lapor,” ujarnya.

Selain itu, UMKM bisa mengakses laporan tahunan secara online. UMKM juga bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang. EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, Dewi Maisari Haryanti SE Msc (LPEM FEB UI ) mengatakan, selama ini belum banyak data terkait UMKM naik kelas, padahal pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan formalisasi usaha UMKM khususnya UKM naik kelas.

“Saat ini, proporsi pelaku usaha mikro, cenderung stagnan di 98,77 persen dari total unit usaha yang ada. Ini berarti suatu indikasi bahwa masih rendahnya tingkat UMKM naik kelas. Mungkin mereka malas kalau disuruh menformalkan usahanya meskipun usahanya itu sudah tumbuh berkembang, alasannya birokrasilah dan lain sebagainya,” katanya.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptaka iklim yang lebih bersahabat bagi UMKM guna menformalkan usahanya dan untuk naik kelas. Dalam hal ini web portal UKMindonesia.org dapat menjadi jendela pendaftaran multi guna dan sekaligus menjadi media perekaman data UMKM secara lengkap dan terkini.

Dengan demikian akan terwujud sinergi dalam membangun iklim usaha yang lebih bersahabat dan memudahkan UMKM naik kelas melalui suatu sistem IT yang terintegrasi (media informasi, pendaftaran, dan perekaman database) dalam hal ini ukmindonsia.org. (tety)

Leave a Comment