JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia agar memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan melalui perencanaan yang baik sehingga mampu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, mengurangi pengangguran, mencegah PHK dan terjalinnya hubungan industrial antara pengusaha-pekerja di wilayahnya masing-masing.
Sekjen Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona mengatakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah daerah dan instansi pembina sektor terkait diwajibkan menyusun perencanaan tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
“Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD) dan RPJM Nasional, perencanaan tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan dengan serius, konsisten dan tepat sasaran, Katanya, Senin (12/5).
Menurutnya, dengan perencanaan yang baik, penyediaan tenaga kerja akan lebih terarah terutama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik milik pemerintahan maupun swasta. Penyiapan tenaga kerja akan diusahakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal di Indonesia
“Dengan perencanaan yang baik maka akan tersedia tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat,” katanya.
Selain soal pengangguran dan pasar kerja, pemda wajib memperhatikan berbagai indicator ketenagakerjaan diantaranya perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja.
“Selain itu indikator lainnya yang tak kalah penting adalah upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, pola hubungan industrial, kondisi linghkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja,” kata Abdul Wahab.
Abdul Wahab menambahkan apabila dikelola dengan baik, maka pemda akan memperoleh penilaian Indeks Perencanaan Kerja yang baik yang bisa bisa menjadi acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan programketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (trigger) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal. (hasyim)