JAKARTA (Pos Sore) — Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) menilai pelaksanaan pengambilan data biometrik calon jamaah umrah oleh perusahaan swasta asing bernama VFS Tasheel telah menimbulkan kegelisahan baru bagi para calon jamaah umrah maupun penyelenggara umrah lndonesia.
“Persoalannya, ternyata pada prakteknya dilakukan tanpa dibekali perangkat yang memadai. Kemudian lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dari segi kemampuan sumberdaya manusia juga minim, baik dalam penguasaan alat maupun dalam hal pelayanan,” ungkap Ketua Harian PATUHI, Artha Hanif, saat jumpa pers, di Jakarta, Kamis (3/1).
Artha mengungkapkan, VFS tidak siap memberikan pelayanan memberikan fungsinya. Akibatnya, banyak jamaah yang harus pontang-panting menuju kantor VFS dan 3 hari harus menginap menambah beban, bahkan banyak yang sakit menjelang berangkat.
Kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrean saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah telah berubah menjadi prosedur tambahan yang sangat menyulitkan jamaah umrah.
“Sehingga kita lihat, karena tidak siap kita meminta Kedubes Saudi Arabia mempertimbangkan kembali persyaratan perolehan visa harus melalui geometrik,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pengambilan data biometrik dilakukan saat kedatangan di bandara di Jeddah dan Madinah jamaah hanya mengantri dalam durasi 30 menit saat peak season.
Kini, setelah pengambilan data biemetriknya di 34 kantor VFS Tasheel di beberapa ibu kota provinsi di Indonesia, jamaah harus menempuh perjalanan yang bisa mencapai 3 hari 2 malam karena faktor geografis dan terbatasnya pelayanan.
Kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrian saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah telah berubah menjadi prosedur tambahan yang sangat menyulitkan jamaah umrah.
“Kita harap kita bisa duduk bersama kalau memang VFS tidak siap kita minta supaya tidak dilakukan pada tahun ini sampai dengan VFS siap,” tandasnya.
Ia menambahkan, keluhan para jamaah umrah ini sudah dilayangkan oleh PATUHI kepada Kementerian Agama RI, Kemenlu Rl, DPR, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta serta langsung menemui Wakil Menteri Hajl bidang Umrah, Dr. Wazan di Jedah.
“Tapi keluhan yang disertai foto, video atas kesulitan dan kesengsaraan jamaah umrah ini terus berlangsung sejak diwajibkannya kelengkapan data biometrik ini oleh Kedutaan Saudi per 17 Desember 2018,” paparnya.
“VFS yang punya upaya melakukan fungsi– harus memastikan dapat berjalan. Kalau memang membuat banyak calon jamaah tidak nyaman, semestinya meninjau ulang kehadirannya di Indonesia,” tukasnya.
Kini PATUHI akan berupaya meneruskan keluhan, kekecewaandan aspirasi jamaah umrah Indonesia yang jumlahnya sudah 1 juta pertahun akan meminta kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan yang berkewajiban melindungi kedaulatan negara Indonesia agar segera menstop kegiatan penzaliman oleh swasta asing yang mengambil data diri warga negara RI tanpa hak di wilayah hukum kedaulatan Indonesia. (tety)