JAKARTA (Pos Sore) — Melihat jalannya sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2014 yang diajukan Tim Hukum Prabowo – Hatta, hampir pasti Jokwo Widodo alias Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla akan dilantik menjadi orang nomor satu dan nomor dua di republik ini pada akhir Oktober nanti. Namun belum apa-apa, kekhawatiran yang sempat hadir di tengah masyarakat – saat kampanye Pilpres baru lalu — bahwa presiden RI yang ketujuh itu nantinya hanya akan dikendalikan orang lain, belum dapat dikatakan sirna sama sekali.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak perlu mencemaskan dan meragukan kepemimpinan Jokowi. Bahkan, jaminan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,Megawati nantinya tidak akan melakukan intervensi — sebagaimana diisukan selama ini – diberikan oleh salah satu orang dekat Megawati sendiri, Mangara Siahaan.
Ketua Umum PDIP itu, kata Mangara, sepenuhnya memberi kesempatan kepada Jokowi menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. “Ibu Mega tidak seperti itu, tidak mau mengendalikan Jokowi. Tetapi Ibu Mega baru bereaksi kalau dalam menjalankan pemerintahannya Jokowi keluar dari visi dan misi yang sudah pernah disampaikan dan dipahami oleh Jokowi,”terang politisi senior PDIP itu kepada Pos Sore di Jakarta, Rabu pekan ini.
Sampai saat ini memang masih ada keraguan dari publik kepada Jokowi jika sudah menjabat sebagai presiden bakal dibayang-bayangi oleh Megawati. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat sebelum dan di saat kampanye Pilpres baru lalu, isu Jokowi sebagai “boneka” Megawati menjadi dagangan politik orang-orang yang tak suka kepada Jokowi. Pertanyaannya memang, apa ada jaminan bahwa Jokowi nanti tidak akan menjadi presiden boneka?
Mangara sendiri, menepis berbagai isu, rumor dan gosip politik terkait dengan Jokowi itu. Dia mengaku sudah mengenal puluhan tahun Megawati bahkan pernah menjadi “anak buahnya” dalam kepengurusan di DPP PDIP.
“Saya tahu betul bagaimana Ibu Mega, dari pengalaman selama ini, dia tidak akan mengatur, mendikte, mengendalikan Jokowi jika nanti sebagai presiden, Ibu itu negarawan yang tidak silau dengan kekuasaan,”papar Mangara seraya menambahkan, dia bisa menjamin itu.
Jaminan lain datang dari pakar administrasi negara UGM, Prof DR Sofyan Effendi. Isu presiden boneka itu tidak logis sama sekali. Justru, katanya, kepemimpinan Jokowi setelah menjadi kepala Negara akan menjadi lebih tinggi dari Megawati. Bahkan sosok Jokowi akan lebih kuat dari Megawati.
Selain peraturan yang ada tak memungkinkan seorang ketua partai mengatur-ngatur seorang presiden, menurut Sofyan, pengaruh dan kekuatan Jokowi saat ini menjadi lebih besar dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
‘’Jokowi kan sudah dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dia termasuk orang yang paling popular, lebih dari Megawati, di negeri ini,” kata Sofyan Effendi yang dihubungi Pos Sore dari Jakarta pekan ini.
Sofyan berani menjamin, Jokowi tak akan menjadi presiden boneka PDIP. Apalagi pengalamannya sebagai pemimpin daerah sudah dikenal sebagai orang yang suka ‘blusukan’ dan mau mendengar wong cilik.
Bayang-bayang Megawati di belakang Jokowi memang tak bisa dipungkiri. Kekhawatiran munculnya campur tangan berlebihan dari Ketua Umum PDIP itu juga berkembang terkait rencana pembentukan cabinet Jokowi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dalam kaitan ini, bahkan pengangkatan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen AM Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisinya Jokowi disebut-sebut karena desakan Megawati.
Di mata sementara kalangan aktivis, reputasi Hendro dalam hal penghargaan hak-hak asasi manusia tidak baik. Namun Jokowi memberinya jabatan strategis kendati jabatan itu bersifat sementara. Namun seorang relawan Jokowi yang juga pakar politik dari UI, Boni Hargens, menyatakan penunjukan Hendro terkait hal ini karena yang bersangkutan sudah berpengalaman dan cukup senior. Boni seolah ingin mengklarifikasi bahwa penunjukan Hendro karena tekanan Megawati.
Tim Transisi Jokowi saat ini menjadi salah satu pusat perhatian kalangan elit, karena Tim ini sering dianggap sebagai ‘’dapur’’ untuk menentukan seorang pembantu presiden alias menteri, kendati hal itu sudah dibantah oleh Jokowi sendiri. Menurut Jokowi Tim Transisi tidak bicara soal figure menteri.
Menurut Mangara, dalam menentukan calon-calon menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi, Megawati tidak akan melakukan intervensi seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Mangara memperkirakan, dalam penentuan menteri itu, Megawati sebatas memberi pesan atau masukan terhadap seseorang.
Hal senada disampaikan Sofyan Effendi. “Tapi kalau Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP mau memberikan saran-saran yang positif, wajar-wajar saja, namun saran-saran itu tentu saja harus demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partainya,” tegas Sofyan.
“Ibu Mega memberi masukan, menyatakan si anu bagus, si B juga bagus, dia cocok menjadi menteri ini atau menteri itu,” timpal Mangara, sembari menambahkan, saran dan masukan seperti itu tentu sah-sah saja sebagai ketua umum partai. Jangankan PDIP, partai asal Jokowi, partai lain saja tentu juga memberi masukan, bahkan berharap.
Masyarakat atau rakyat Indonesia nampaknya memang harus jeli dan terus mengawal Jokowi, terutama terkait dengan janji-janji politik,baik yang diberikan calon presiden maupun yang diberikan partainya, PDIP.
Dalam hal ini, tentu saja visi dan misi PDIP , ditambah cita-cita perjuangan politik Bung Karno dengan senjata Trisaktinya. Kedua hal inilah yang harus dijalankannya, dengan tujuan utama meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan NKRI.
Semua itu, diakui Mangara, mau tidak mau memang harus dijalankan Jokowi. “Itu lah pesam kepada Jokowi, dan kesan yang diterima Bu Mega, Jokowi akan melaksanakan hal tersebut,”papar anggota DPR RI tiga periode ini.
“Bu Mega keinginannya hanya itu, sebagai presiden Jokowi sungguh-sungguh merealisasikan visi dan misi yang sudah disampaikan serta melaksanakan Tri Saktinya Bung Karno,”tambah Mangara. Dia menyatakan, karena yakin dan percaya kepada Jokowi itu lah Megawati meloloskan keinginan masyarakat supaya Jokowi sebagai calon presiden.
Akan halnya posisi Jokoiwi, diyakinkan Sofyan, bahwa dukung rakyat semakin menguat kepada Jokowi. Hal inilah yang membuat Jokowi tidak mungkin menjadi bonekanya Megawati. “Sebelumnya memang Mega dianggap punya bayang-bayang yang cukup kuat, saya yakin ke depan Jokowi lebih kuat dibandingkan Mega. Karena terbukanya dukungan rakyat juga makin menguat,” tuturnya.
Selama menjabat Gubernur, tambah Sofyan, Jokowi tidak pernah dipengaruhi atau disetir Mega. Ini membuktikan anggapan Jokowi sebagai boneka tidak mempunyai bukti yang kuat.
‘’ Jadi kalau ada tudingan seperti itu, tudingan tersebut tidak mempunyai bukti yang cukup kuat,” tambahnya.
Sofian menilai nantinya pamor Megawati akan kalah oleh Jokowi. Reputasi dan pengalaman Jokowi telah teruji. Dengan begitu semua ide-idenya untuk bisa memberdayakan masyarakat dan membangun bangsa ini menjadi lebih baik akan semakin terbuka. (dus/jun)