JAKARTA (Pos Sore) — Ribuan nelayan Indonesia yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) menolak kebijakan pencabutan subsidi BBM bagi nelayan serta industrialisasi sektor energi nasional.
Penolakan 3.000 nelayan dan massa FNB dari berbagai daerah di Pantai Utara Jawa (Pantura) seperti Brebes, Tegal, Cirebon, Pekalongan, dan Indramayu itu merespon Perpres No. 15 tahun 2012 yang memuat pencabutan subsidi BBM bagi kapal diatas 30 GT.
“Nelayan yang hari ini turun aksi hanya sebagai anak buah kapal,” kata salah satu jubir FNB Yani Andre, kepada Pos Sore Rabu (5/2).
“Sementara untuk setiap kapal yang melaut membutuhkan 25 kilo liter solar. Belum lagi kenaikan solar yang akan menambah biaya. Jadi sekali melaut harus keluar dana Rp200 juta sedangkan hasil tangkapannya tidak menentu.”
Yani yang juga masuk jajaran Departemen Politik Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) itu mengatakan kapal nelayan jelas tak mampu membeli BBM dengan harga industri.
Menurutnya, paska dicabutnya subsidi, maka nelayan dengan kapal 30 GT harus membeli solar sesuai dengan harga industri lebih dari dua kali lipat dalam sekali melaut.
Sementara untuk setiap kapal yang melaut membutuhkan 25 kilo liter solar. Belum lagi kenaikan solar yang akan menambah biaya. Jadi sekali melaut harus keluar dana Rp200 juta sedangkan hasil tangkapannya tidak menentu.
FNB menilai kebijakan ini jelas akan membunuh nelayan. “Apabila suara kami tidak didengar, maka kami akan memboikot seluruh pelabuhan di Indonesia, dan mogok melaut. Jadi tolong dengar aspirasi kami karena apabila nelayan tak melaut dari mana pasokan ikan akan didapat,” tegas Yani dalam orasinya.
Aksi dimulai di Kantor Pertamina, Kementerian BUMN dan ESDM. Saat mendatangani kantor Jero Wacik itu, perwakilan FNB diterima oleh salah satu pihak ESDM untuk berdialog. Dan hasilnya pihak dari ESDM akan membahas lagi soal BBM bersubsidi ini. (batubara/fent)