24.2 C
New York
25/07/2024
Aktual

Meski KPK Temukan Masalah, Program Raskin Tetap Dilanjutkan

JAKARTA (Pos Sore) — Menko Kesra, Agung Laksono, memastikan, program raskin tetap digulirkan, meski Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memaparkan banyak kesalahan dalam program beras untuk rakyat miskin itu. Agung menandaskan, kesalahan hanya terjadi di beberapa tempat, sementara keberhasilannya lebih banyak.

“Kondisi beras yang ditemukan banyak yang rusak itu memang karena sistem pergudangannya. Tapi kondisi beras yang ada saat ini tingkat broker sudah lebih baik. Hanya sekitar 20 persen,” kata Agung, usai Rakor Tikor Triwulan I Program Raskin, didampingi Sesmenko Kesra, Sugihartatmo, dan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan Perumahan Rakyat, Ghazali H. Situmorang, di Kemenko Kesra, Senin (21/4).

Agung memaparkan, program raskin sendiri sudah berjalan selama 16 tahun. Itu artinya, rakyat Indonesia memang membutukan program ini tetap ada meski dinilai ada indikasi korupsi dalam pelaksanaannya di lapangan. Temuan KPK akan dijadikan bahan untuk perbaikan.

“Yang cacat di beberapa daerah saja. Sebanyak 40 persen rakyat di Indonesia tertolong dengan program raskin ini. Tidak seluruhnya seperti yang dipaparkan KPK. Yang bagus tidak disampaikan. Tidak seluruhnya hanya titik-titik tertentu saja. Program ini dipandang perlu dilanjutkan. Tinggal diperbaiki. Kalau sistemnya sakit, ya diperbaiki. Kita upayakan dalam sebulan kita perbaiki,” tegasnya.

Agung yang juga Ketua Penanggungjawab Program raskin Nasional, menambahkan, program penanggulangan kemiskinan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, aparat desa/kelurahan, lembaga musyawarah desa, LSM serta tokoh masyarakat.

Hasil kajian Kemenko Kesra bersama perguruan tinggi pada 2012 dan 2013, menunjukan rata-rata kebutuhan beras bagi Rumah Tangga Miskin sebesar 38–40 kg setiap bulan, sehingga memberikan kontribusi positif sebesar 40% terhadap kebutuhan beras Rumah Tangga Sasaran (RTS).

“Kita meyakini Program Raskin tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani kita,” ujarnya.

KPK dalam temuannya, menyebut ada masalah dalam program Raskin. Ada 9 poin yang menjadi catatan KPK. Di antaranya, harga tebus raskin yang lebih mahal dari seharusnya, kualitas raskin tidak layak konsumsi, indikasi suap kepada petugas lapangan, dan penggelapan uang tebus. (tety)

Leave a Comment