11.2 C
New York
14/04/2024
Opini

MENYONGSONG HARI KELUARGA NASIONAL

Oleh Prof. Dr. Haryono Suyono

DALAM  suasana kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk memimpin pembangunan bangsa dan negara tercinta ini, BKKBN dan rekan rekan kerjanya dari seluruh Indonesia  Sabtu pekan  ini (24/6)  memperingati Hari Keluarga Nasional ke XXI di Surabaya. Direncanakan Peringatan Hari Keluarga Nasional kali ini dihadiri oleh Presiden SBY, yang secara kebetulan beliau adalah putra tunggal seorang mantan Kepala BKKBN di Kabupaten Pacitan.

Kehadiran Presiden diharapkan bisa dijadikan momentum untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa pembangunan akan efektif apabila pemeran dan penerima pembangunan itu, yaitu keluarga, dipersiapkan melalui usaha pemberdayaan yang paripurna. Pemberdayaan itu dimulai melalui ajakan mengatur keluarga dengan jumlah anak secara ideal, dua orang saja, laki-laki atau perempuan sama saja. Selanjutnya, kedua anak itu dipelihara kesehatannya, di kirim ke sekolah sejak saat yang sangat dini, diberdayakan secara sungguh-sungguh agar dengan semangat tinggi bisa bekerja atau membuka usaha serta didukung dengan lingkungan hidup yang sehat dan menyenangkan sehingga setiap anak tumbuh dalam suasana aman dan tentreram.

Keluarga dijadikan sasaran pembangunan dan pemberdayaan yang utama agar anak-anaknya berkarakter, cerdas dan tumbuh menjadi pelaku pembangunan yang paripurna. Pembangunan akan bergerak dalam suasana dukungan masyarakat yang cerdas, dalam suasana yang nyaman dengan harapan masa depan yang cerah dan lebih pasti. Oleh karena itu, kita gembira bahwa akhirnya moto dan judul peringatan hari yang bersejarah kali ini dikembalikan sebagai peringatan Hari Keluarga Nasional, karena pembangunan keluarga perlu menjadi prioritas nasional yang dilakasanakan dengan sungguh-sungguh.

Kita mengetahui bahwa tanggal 29 Juni dijadikan hari peringatan keluarga Indonesia karena secara simbolis mengacu pada peristiwa dimana keluarga Indonesia yang berjuang di gunung, desa dan kampung-kampung berhasil kembali merebut Ibukota RI yang diduduki Kolonial Belanda. Kita ketahui, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan ke Ibukota RI yang pada waktu itu mengungsi ke Yogyakarta. Memenangi serangan itu Belanda menyatakan bahwa RI yang diproklamasikan sebagai Negara merdeka sudah tidak ada lagi. Sejak itulah tentara, rakyat dan pemuda pejuang di seluruh Indonesia melakukan perang gerilya untuk merebut kembali Ibukota RI sebagai simbul kebanggaan bersama.

Perjuangan yang gigih di semua lini lapangan itu, antara lain berhasil merebut Ibukota RI pada tanggal 1 Maret 1949 selama enam jam. Mulai saat itu gerilya tentara dan pejuang muda bangsa tidak henti-hentinya melakukan perlawanan gerilya sehingga pada tanggal 22 Juni 1949 Kolonial Belanda menyerah dan mengembalikan Ibukota RI kepada Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1949, secara resmi Ibukota RI diserah terimakan kepada Pemerintah RI. Bersamaan dengan hari yang bersejarah itu, berbondong-bondong keluarga yang bergerilya atau mengungsi, lengkap dengan anak cucunya, dari pegunungan atau tempat-tempat sembunyi, kembali ke rumah masing-masing berkumpul dengan sanak keluarga lainnya. Banyak yang menangis gembira, dan menyiapkan diri untuk membangun kembali keluarga yang berantakan karena gangguan musuh yang menguasai segala sesuatu yang ada dalam keluarganya.

Secara sungguh-sungguh pemerintah mulai menata pemerintahan dengan berusaha keras mempersatukan anak bangsa yang dipecah dengan politik devide et empera, saling curiga siapa pernah ikut Kolonial Belanda, siapa yang tetap berjiwa Republiken dan berjuang bersama rakyat dengan segala penderitaannya. Kecurigaan antar sesama anak bangsa tidak mudah dihapuskan sehingga pemerintahpun jatuh bangun karena tidak dipercaya rakyat atau tidak bisa menawarkan program untuk rakyat yang sedang berusaha keras melepaskan diri dari penderitaannya.

Sambil menunggu pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk membantu membangun kesejahteraan keluarga, rakyat membangun dalam kesederhanaan. Rakyat menghitung anak dan cucunya yang hilang karena gugur dalam perjuangan. Anak muda yang menunda pernikahan karena adanya gejolak bangsa tiba-tiba berani menikah dan cepat mempunyai anak.
Hari Keluarga Nasional kali ini mempunyai kemiripan dengan peristiwa di tahun 1950-an dimana keluarga yang merasa mendapat kesempatan “reformasi” berlomba menikah pada usia relatif muda dan segera mempunyai anak dengan jumlah tidak terbatas.

Rakyat yang belajar demokrasi sebagai kebebasan cenderung kembali mempunyai anak tanpa batas. Oleh karena itu momentum hari ini patut menjadi renungan bahwa pembangunan keluarga harus dimulai dengan mengatur jumlah anak diikuti dengan pembangunan seluruh anggotanya secara paripurna, meningkatkan kesehatan anak dan ibunya, mengirim semua anak sekolah dan akhirnya menjamin bahwa setiap anak bangsa memperoleh pekerjaan yang wajar atau kesempatan membuka usaha yang baik untuk menjamin masa depan yang lebih baik. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Damandiri, www.haryono.com).

Leave a Comment