JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, bersama Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr. Fachmi Idris, dan Kadinkes DKI Dien Emawati, mengunjungi Puskesmas kecamatan Tebet untuk melihat lebih dekat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam kunjungannya itu, Menkes memuji beberapa keberhasilan yang diraih DKI, di antaranya bebas malaria, Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), serta pembangunan puskesmas di rumah susun dan pasar tradisional.
“DKI memang sengaja terakhir dilakukan kunjungan, dengan harapan kita bisa belajar dari sini. Nantinya semoga bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lain,” kata menkes, di sela kunjungan itu, Selasa (10/6).
Puskesmas Tebet sendiri mempunyai pelayanan dokter umum hingga dokter spesialis. Bangunan berlantai lima ini juga memiliki fasilitas rawat inap, laboratorium dan cuci darah.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, mengaku bangga dengan keberhasilan yang diraih Dinkes DKI. Namun ada satu hal yang masih menjadi sorotan Ahok. Dikatakannya bahwa fasilitas Neonatal Intensive Care Unit dan Pediatric Intensive Care Unit (NICY/PICU) masih sangat kurang di DKI.
“Kemarin saya lihat di RSCM satu box NICU isinya sampai 6 bayi. Penuh kan. Dokter dilema juga, nggak diterima nanti ‘lewat’, diterima juga kalau satu box 6 bayi gitu risikonya ‘lewat’ juga,” tandas Ahok dengan gaya khasnya.
Untuk itu ia menyarankan agar dilakukan kerja sama antara Rumah Sakit yang dikelola pemerintah dengan rumah sakit swasta. Dengan begitu, jika di RS pemerintah penuh, pelayanan kesehatan bisa dirujuk ke RS Swasta. Tentunya dengan persetujuan dan sepengetahuan BPJS sebagai pelaksana JKN.
“RS Swasta kan ngaku penuh padahal kosong karena dianggap bayarannya terlalu murah. Nanti setelah disesuaikan bayarannya dia masih nggak mau juga, kita tutup aja rumah sakit seperti itu,” tandas Ahok.
Karena alasan tarif terlalu murah akhirnya banyak RS swasta menolak dengan alasan penuh, padahal kosong. Akibatnya RS vertikal (pemerintah) penuh. “Padahal dengan program JKN melalui BPJS akan ketemu nilai tarif yang pas, melalui sistem yang ada tidak ada tawar menawar, misalnya dalam pemberian obat sehingga meminimalkan penyalahgunaan,” ujarnya. (tety)