Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 RI, Magawati Soekarnoputri (foto dok/ist)
Possore.com – Penunjukan atau pengangkatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, jadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih terus membuahkan kritik, bahkan cibiran.
Usai pernyataan blak blakan dari Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof Azyumardi Azra, yang menilai Megawati tidak patut memegang jabatan itu, kini seorang tokoh muda Nadhlatut Ulama (NU) Ulil Abhsar Abdallah juga melontarkan kritiknya yang mennyebut pengangkatan tersebut sebagai ‘skandal pengetahuan’
Ia menganggap pengangkatan tersebut tidak tepat lantaran wanita berusia 74 tahun itu merupakan seorang politisi.
Sementara seorang tokoh asal Papua, Christ Wamea, mengkritik penunjukan Megawati dengan menyatakan keheranannya. Heran dengan pemilihan Megawati untuk memimpin badan riset. Dia malah menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang ruwet.
Melalui akun twitternya yang dikutip Jumat (15/10), Christ menulis tentang latar belakang pendidikan formal Megawati yang dia sebut tidak selesai…, Sementara doctor cuma honoris causa (HC) dan professor penghargaan
Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/9). Bersamaan, juga dilantik 9 anggota Dewan Pengarah BRIN lainnya.
Christ juga mempertanyakan hasil kerja Megawati selama ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)
“Hasil kerjanya apa utk bangsa tiba2 sdh nongol pimpin BRIN. Rezim ruwet,” demikian Christ.
‘’Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah skandal pengetahuan di Indonesia,’’ kata Gus Ulil — panggilan Ulil Abshar.
Mega Paling Konsisten
Mengutip Tempo.co (13/10), Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman pada Mei lalu menilai ada arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan.
Herlambang menilai tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. Kecuali, kata dia, lembaga riset dan inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani kritis terhadap kekuasaan.
Ia juga melihat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.
Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah hal ini. Ia mengatakan Megawati merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto.
“Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi tanah air Indonesia,” kata Hasto, 3 Mei 2021 lalu.
Menurut Hasto sikap Megawati mengenai riset dan inovasi ini berangkat dari kepeloporan Bung Karno. Ia mengatakan Bung Karno memiliki perhatian menempatkan supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta sumbangsih Indonesia bagi dunia tersebut.(lya)