Supomo juga menegaskan pihaknya saat ini diamanahkan sebagai Koordinator Wilayah IX dalam program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mencakup Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Dalam peran ini, LPDB berkomitmen mendorong percepatan pembentukan koperasi, memperkuat ekosistem usaha produktif, serta menyediakan akses pembiayaan dana bergulir yang mudah, murah, dan aman.
“Untuk Kalimantan Barat sendiri secara potensi cukup besar terutama pada sektor pertanian, hal ini seiring dengan asta cita pemerintah dalam hal ketahanan pangan, seperti pertanian padi, kelapa, sawit, dan semua gerakan ekonomi tersebut dari masyarakat,” kata Supomo.
Adapun program Kopdes Merah Putih ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan sebagai solusi terhadap masalah distribusi pangan, akses permodalan, dominasi tengkulak, serta praktik pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat desa.
Supomo menambahkan, koperasi desa diharapkan menjadi pusat produksi, distribusi, dan layanan kebutuhan dasar, sekaligus mempercepat inklusi keuangan dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.
“Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti bahwa masa depan desa dimulai dari kekuatan gotong royong. Kami di LPDB siap menjadi garda depan dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan agar koperasi-koperasi ini bisa tumbuh menjadi institusi yang profesional, sehat, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas Supomo.