PAPUA BARAT (Pos Sore) — Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat.
Kunjungan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait permasalahan di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dalam kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan Kantor BPK Perwakilan, Kantor Pertanahan (Kanwil BPN) dan Pemda Provinsi Papua Barat.
Wakil ketua BAKN, Anis Byarwati, yang turut serta dalam rombongan BAKN, menyampaikan beberapa pandangannya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini mengatakanIndonesia menganut sistem pertanahan dan publikasi negatif.
Artinya, peran negara sangat minim untuk menjamin kebenaran data yang disajikan. Karena sistem ini, maka banyak sengketa agraria yang terjadi dan tak kunjung usai.
Ini dikarenakan, siapapun dapat diakui oleh negara sebagai pemilik tanah jika warga mampu menunjukkan bukti kepemilikan tanah itu.
Dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menggunakan sistem elektronik, sesungguhnya bisa mengarahkan publikasi negatif menjadi publikasi positif.
“Dalam sistem PTSL, negara mengeluarkan sertifikat dengan sistem elektronik. Sayangnya, sistem PTSL yang dalam prosesnya, tidak selalu berjalan mulus,” ujarnya.
Mengutip laporan BPK tentang permasalahan ATR/BPN, masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses PTSL.
Di antaranya pelaksanaan pengelolaan data belum memadai dan pelaksanaan pengelolaan data yuridis belum memadai.
Juga pencatatan dan pelaporan data atas BPHTB dan PPH terutang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Selain itu, sertifikat yang telah selesai belum diserahkan kepada pemohon, permasalahan pasca sertifikasi asal belum diselesaikan secara memadai.
“Jadi, saya sangat memahami di daerah yang penunjang sistem elektroniknya masih terbatas seperti Papua Barat belum berjalan baik,” katanya.
Jangankan di Papua, permasalahan di daerah-daerah yang memiliki kelengkapan elektronik saja juga ditemukan masih berjalan belum baik.
Selain itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara DPP PKS ini juga menyoroti belum terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Papua Barat.
“Hal ini yang menjadikan Papua Barat belum memiliki peta permasalahan pertanahan,” tandasnya.
Menurut Kanwil BPN, mereka hanya menerima laporan kasus. Jika tidak ada laporan maka permasalahan pertanahan tidak ada yang menangani atau mendalami masalahnya.
Audit yang dilakukan oleh BPK pun hanya terkait dengan pelaporan keuangan. Hal ini disayangkan Anis, mengingat Papua Barat, salah satu wilayah yang banyak dilirik pengusaha.
Sementara itu, jika ada permasalahan sengketa pertanahan, biasanya pengusaha akan berhadapan dengan masyarakat.
Menutup pandangannya, politisi senior PKS ini mengatakan catatan kunjungan kerja ke Papua Barat ini menjadi penting.
“Karena daerah paling ujung Indonesia yaitu Papua Barat, belum mendapatkan haknya untuk diurus,” tegasnya.
Pemerintah pusat, katanya, perlu melakukan perbaikan dalam menampung informasi dan mengelola daerah-daerah yang jauh dari pusat.
“Karena mereka memiliki hak yang sama untuk maju dan berkembang sebagaimana daerah-daerah lainnya,” tutupnya.