DEMAK (Pos Sore) — Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo yang menemui petani bawang merah yang menjadi anggota KSP KUD Mintorogo, Demak, Jawa Tengah, Jumat (3/7), dimanfaat petani untuk “curhat”. Para petani menyampaikan jika mereka membutuhkan modal pembiayaan pertanian dengan bunga kecil.
“Saya mohon pemerintah membantu kami agar bisa membiayai pertanian kami. Mohon bisa dengan bunga kecil, lebih kecil dari bank,” kata Mardiyah, salah satu petani, yang menjadi anggota koperasi tersebut. Dalam kesempatan itu juga turut dihadiri Wakil Bupati Demak Joko Sutanto, dan Deputi Pengembangan SDM KemenkopUKM Arif Rahman Hakim.
KSP KUD Mintorogo sendiri adalah mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang menerima pinjaman/pembiayaan sebanyak empat kali sejak tahun 2009 sampai 2019. Ketiga pinjaman tersebut telah lunas.
Namun, pembayaran cicilan pinjaman keempat tersendat menyusul wabah Covid-19 efek dari kemampuan mengangsur anggota dari Maret 2020 hingga saat ini terus melemah. Kurang lebih 280 anggota yakni 10 persen dari total anggota koperasi mengalami dampak signifikan.
“Mereka tidak melakukan pembayaran angsuran, dikarenakan banyaknya usaha yang tutup akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berkurangnya jumlah pembeli saat pandemi,” papar Direktur KSP KUD Mintorogo Supriyadi.
Ia menyebut jumlah anggota koperasi per Desember 2019 lebih dari 36 ribu orang dengan 17 kantor cabang. Segmen terbesar yang paling terdampak adalah pertanian dan perdagangan. Sebanyak 28 persen anggota yang mengalami efek paling dominan adalah petani bawang merah dan 28 persen lainnya adalah pedagang UMKM.
“Biaya benih yang dibeli petani bawang merah mengalami kenaikan harga, tapi produksi tetap berjalan. Ketika petugas kami turun langsung ke lapangan, banyak petani yang tidak begitu mengerti penyebab kenaikan harga benih tersebut, namun analisa kami, efek PSBB membuat petani harus membeli benih dari luar wilayah Demak dengan kualitas yang lebih unggul,” tutur Supriyadi.
Ada pula anggota yang merupakan karyawan swasta atau pabrik mengalami kondisi dirumahkan. Biasanya anggota tersebut rutin menabung setiap bulannya, namun kini kondisi berbalik menjadi kegiatan menarik simpanan.
“Terutama bulan lalu menjelang hari raya Idul Fitri dan persiapan masuk anak sekolah, banyak anggota yang menarik simpanannya dalam jumlah yang cukup besar. Pembinaan dan komunikasi dengan anggota menjadi jalan keluar yang selalu kami utamakan,” katanya.
“Namun, upaya terbaik tetap dilakukan yakni menyiapkan dana likuiditas utamanya saat anggota bermaksud menarik simpanan selama tiga bulan terakhir. Apabila benar-benar ada anggota yang membutuhkan simpanannya, maka kami harus berikan,” tambah Supriyadi.
Atas kondisi ini, sesuai instruksi MenkopUKM kepada LPDB KUMKM, KSP KUD Mintorogo pun mendapat fasilitas relaksasi atau kelonggaran pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 12 bulan karena dampak pandemi.
Dengan relaksasi ini, KSP KUD Mintorogo berupaya menghidupkan kembali usaha anggota, baik dengan stimulus pinjaman baru, maupun memutar angsuran yang masuk ke koperasi. Stimulus atau modal baru diberikan kepada usaha anggota yang paling lemah dan berdampak. Sedangkan memutar dana berarti dana angsuran yang dibayarkan anggota yang tidak terdampak, akan diputar ke anggota yang usahanya paling berdampak.
“Dengan adanya stimulus tersebut, usaha anggota yang sempat melemah dapat kembali berjalan bahkan nantinya mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi,” kata Supriyadi. KSP KUD Mintorogo juga memberlakukan grace period atau masa tenggang. Misalnya, untuk usaha anggota yang terdampak yang baru mendapatkan stimulus, diberikan masa tenggang selama tiga bulan untuk tidak mengangsur kewajiban.
Mendengar penuturan Supriyadi, menkop pun berharap koperasi dapat ikut andil dalam menyejahterakan anggotanya dengan prioritas di sektor pangan. Menkop juga menyampaikan dunia akan menghadapi krisis pangan sebagaimana disampaikan FAO atau organisasi pangan di bawah PBB. Menghadapi ancaman ini, Indonesia perlu memperkuat koperasi pangan agar bisa tumbuh kekuatan ekonomi baru.
Untuk itu, menkop berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan dan tanah Indonesia yang subur itu, dengan menanam tanaman pangan. Dikatakan, Presiden ingin ke depan koperasi pangan harus diperkuat, karena perkuatan koperasi pangan bagian dari instruktur ketahanan pangan nasional.
Dalam jangka panjang, kata Teten, Indonesia harus menyiapkan koperasi pangan yang kuat, melalui pembiayaan yang lebih murah dan ramah serta persyaratan yang tidak berbelit-belit. Sektor pangan yang bisa dikembangkan oleh koperasi adalah yang memiliki keunggulan dan Indonesia masih mengimpor, misalnya jagung dan padi.
Selain itu, menurutnya, koperasi juga harus menyentuh sektor kelautan. Teten mencontohkan garam, rumput laut dan semua jenis ikan, berpotensi dikembangkan karena nilai ekspor yang terus tumbuh. (tety)