11.2 C
New York
14/04/2024
Aktual

KPI Tidak Berafiliasi Ke Capres Tertentu

JAKARTA (Pos Sore) — Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih dan menentukan langkah strategi politik praktis tanpa membawa institusi. Sebab, keputusan yang dihasilkan oleh suatu institusi harus ditentukan melalui tahapan mekanisme organisasi.

“Akan lebih baik kalau Serikat Pekerja secara institusi bersikap netral, sehingga mampu memberikan kritik keras terhadap pemerintahan baru nanti jika kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi pekerja,” tegas Presiden KPI Hanafi Rustandi, Selasa (6/5) menanggapi sikap konfederasi serikat pekerja yang mendukung capres tertentu dalam peringatan May Day yang lalu.

Seperti diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Moh. Said Iqbal mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra. Sedang KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang dipimpin Andi Gani Nena Wea mendukung Joko Widodo, capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam konteks ini, KPI menegaskan tetap netral dan tidak akan latah mendukung capres tertentu. “Sikap KPI tetap tegas, siapa pun yang akan menjadi presiden nanti harus mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, termasuk pelaut.”

Ia menambahkan ada satu tuntutan KPI dan para pelaut Indonesia yang belum direalisasikan oleh pemerintahan SBY, yakni ratifikasi Konvensi Pekerja Martitim atau Maritime Labour Convention/MLC.

MLC yang ditetapkan dalam sidang ILO (International Labour Organization) tahun 2006 di Jenewa, menurut Hanafi, telah diberlakukan di seluruh dunia sejak 20 Agustus 2013. Konsekuensinya, semua kapal beserta crew dari negara yang belum meratifikasi MLC akan mendapat sanksi internasional.

Kapal yang tidak memenuhi ketentuan standar MLC dilarang berlayar. Perusahaan pelayaran atau pemilik kapal di luar negeri juga mengancam tidak akan merekrut crew dari negara yang belum meratifikasi MLC.
“Pemerintah harus serius memperhatikan masalah ini, karena bisa mengganggu operasional kapal dan pelaut Indonesia terancam diturunkan dari kapal tersebut,” tambahnya. (hasyim)

Leave a Comment