POSSORE.ID, Bandung — Kegiatan ini bukan sekadar bagi-bagi beras. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional. “Sejak awal, BULOG memang punya peran strategis menjaga ketersediaan pangan. TNI menjadi mitra penting untuk menjangkau wilayah hingga pelosok,” ujar Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau peluncuran GPM di Bandung.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, juga menegaskan bahwa bantuan pangan ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi sekaligus pengendali inflasi pangan. Selama Juni dan Juli 2025, sebanyak 18.277.083 keluarga penerima di Indonesia mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram secara cuma-cuma.
“Distribusi beras SPHP dan bantuan pangan ini menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan akses terhadap pangan pokok tetap kuat,” ujarnya. Program Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) menjadi kunci utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
BULOG menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Di Gerakan Pangan Murah, beras SPHP dijual hanya Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per 5 kg, dengan pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per orang.
“Ini bentuk nyata negara hadir untuk masyarakat. Kami pastikan distribusinya merata, harga tetap terjangkau, dan kualitas terjaga,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani.
Khusus di Provinsi Jawa Barat, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 3,4 juta keluarga, dengan total distribusi 69.240.740 kg beras. Penyaluran dilakukan secara digital dan transparan, menggunakan sistem barcode dan verifikasi NIK. Warga yang terdaftar wajib membawa undangan elektronik dan identitas resmi.
Di luar penyaluran bantuan, Gerakan Pangan Murah juga menjadi ajang promosi produk lokal. Di halaman Makodam III/Siliwangi, puluhan UMKM binaan TNI menjajakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, sayuran, dan hasil olahan pangan lainnya. Semua dijual dengan harga murah, hasil kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, dan pemerintah kota.
Langkah ini bukan hanya meringankan beban masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal dari bawah. Agar distribusi beras SPHP tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BULOG menerapkan mekanisme pengawasan ketat. Pengecer wajib terdaftar melalui aplikasi Klik SPHP, diverifikasi oleh dinas setempat, dan menandatangani surat pernyataan kepatuhan. Mereka dilarang membuka kemasan dan membatasi penjualan maksimal dua kemasan per pembeli.
“Kalau ditemukan pelanggaran, sanksinya tegas. Mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” tegas Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto.
Program ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan kepada petani Indonesia. Rizal Ramdhani menyebut bahwa peningkatan produktivitas di banyak daerah yang sudah panen hingga 3–4 kali setahun menjadi modal penting menuju swasembada pangan nasional.
“Ini bukan hanya soal beras, tapi tentang kedaulatan pangan. Negara harus hadir dari ladang hingga meja makan rakyat,” ujarnya. (aryodewo)