LAMPUNG (Pos Sore)— Koalisi Indonesia untuk Kependudukan, Kota Metro, Lampung mencoba membangkitkan kembali semangat kependudukan, setelah musibah kependudukan terjadi pasca reformasi, sejak 999, ketika program-program kesehatan dan kependudukan yang baik dilenyapkan dengan alasan peninggalan Orde Baru.
Pengukuhan pengurus Koalisi itu dilakukan di Balai Kota Metro, Lampung, kemarin. Selain dihadiri mantan Kepala BKKBN/Menko Kesra Haryono Suyono yang memberikan pengarahan, acara juga dihadiri walikota Metro, Lukman Hakim, Kepala BKKBN Provinsi Lampung, Ipin Z.A. Husni, Ketua PWRI Lampung Muhammad Nur Alfian, dan Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan Provinsi Lampung, Bukhori Asyik.
Haryono mengatakan, pasca bergulirnya reformasi, seharusnya program dokter dan bidan masuk desa serta hadirnya PLKB di desa patut dipertahankan. Namun yang terjadi kemudian, pemerintah justru mengabaikan pentingnya keberadaan BKKBN. Buktinya, lembaga yang mengurus kependudukan itu tak lagi dijabat oleh pejabat setingkat menteri, tapi ditempatkan di bawah ke Kementrian Kesehatan.
Akibatnya mulai terasa tahun 2002 hingga saat ini. Jumlah penduduk meningkat tajam. Tingkat kematian ibu melahirkan dan anak tinggi, mencapai rata-rata 2,6 TFR. Indonesia kembali disorot dunia soal kependudukan. “Sekarang pemerintah baru sadar, dan seperti gagap menghadapi masalah kependudukan. Orang pun ingat lagi masa sukses zaman Pak Harto. Indonesia ingin kembali sukses dengan program kependudukan,” kata Haryono.
Penyebab musibah kependudukan lainnya, menurut Haryono, adalah beberapa kementerian memiliki program yang secara tidak langsung tidak mendukung program kependudukan. Pria yang mendapat julukan ‘’Bapak Kependudukan’’ ini memberi contoh program kementrian kesehatan tentang melahirkan gratis sama saja mendorong masyarakat miskin punya anak lebih dari satu.
“Mumpung gratis bisa melahirkan lebih dari dua kali. Jadi program tersebut tidak sejalan dengan program KB,” kata Haryono.
Haryono juga mengingatkan, Kemenkes saat ini tidak lagi memiliki dokter keliling desa. Berbeda dari keadaan dulu, Kemenkes memiliki bidan desa lebih dari 65 ribu orang, sementara kini tinggal hanya 20 ribu. “Jadi agak sulit bila ingin mengulang sukses bila perangkat sampai desa, seperti PLKB, bidan desa, dokter keliling dibubarkan,” katanya.
Karena itu, Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan perlu kembali terjun ke desa-desa membangkitkan kembali semangat dan pengetahuan tentang pentingnya KB. Menurut Haryono, malah koalisi tak cuma melakukan pendekatan kepada rakyat, tapi perlu juga mengingatkan kepada pejabat pemerintah agar peduli pada masalah kependudukan.
“Tugas koalisi membantu pemerintah mengadvokasi rakyat tentang KB, tapi juga mengingatkan kepada pejabatnya. Jangan sampai pejabat pemda lupa atau melupakan pentingnya KB,” katanya.
Haryono tak lupa mengkiritik kebijakan pelayanan kesehatan satu atap. Seharusnya, menurut mantan Menko Kesra /Taskin itu, pelayanan disebar ke setiap desa. Sebab, jika pelayanan kesehatan hanya dipustkan dipusat di kota, kasihan masyarakat desa yang jauh.
Walikota Metro Lampung Lukman Hakim menyambut baik kehadiran koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan pembangunan di Metro Lampung. Dia berharap kehadiran organisasi ini menjadi momentum bagi bangkitnya penanganan masalah kependudukan, yang harus diakui merupakan masalah berat yang harus digerakan oleh semua pihak. (jun)