“Sebab, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Kita berharap hingga akhir tahun 2024, penerimaan negara bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024,” katanya.
Anis mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas.
Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L di bawah angka 30%, perlu mendapat perhatian.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah belanja pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil,” tegasnya.
Selain itu, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan.
Legislator perempuan PKS ini juga mengatakan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023.
Dari UU itu diharapkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.