JAKARTA (possore.id) — Persyaratan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai dan pencalegan pada pemilu, menjadi prasayarat yang harus dipenuhi termasuk keterwakilan perempuan di kabinet.
Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan, Yanti Sriyulianti, saat menjadi moderator Diskusi Inklusi menyoal Permendikbud No.22 tahun 2023 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Seperti halnya di partai politik dan parlemen, keterwakilan perempuan di kabinet juga perlu diarusutamakan, khususnya di bidang-bidang tertentu, tempat perempuan bisa mengabdikan dirinya sesuai dengan kompetensinya.”
Yanti Kerlip -sapaan akrab Pembina Yayasan Sigap kerlip Indonesia (YSKI) mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan mengenai keterwakilan perempuan pada kabinet Prabowo-Gibran yang notabene pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029.
“Keterwakilan perempuan di kabinet sangat penting untuk memastikan komitmen keberpihakan bangsa kita terhadap pemberdayaan perempuan sejak 1999 benar-benar nyata,” tegas alumni Farmasi ITB ini.
Menurut Yanti Kerlip, Indonesia memiliki Kartini-Kartini di luar partai politik. Karena itu, Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan bermaksud mengadakan konvensi untuk memperkenalkan sosok-sosok Kartini masa kini.
Sosok-sosok yang dipandang mampu menempati jabatan-jabatan strategis dan penting. Seperti di Kementerian Desa dan Pemerintahan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Sosial.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga layak diisi oleh sosok-sosok Kartini.
Keseriusan LSM Kerlip dalam menjaring Tokoh Perempuan yang akan diusulkan masuk Kabinet Prabowo-Gibran adalah diundangnya mereka dalam Diskusi Inklusi Kebijakan Pemerintah dalam Permendikbud No.22 tahun 2023 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah di Bunda Berkah Kafe Tebet, Kamis 17 April 2024.
Ketiga tokoh anak tingkat nasional yang diundang antara lain Kak Seto Mulyadi, Susianah Affandy dan Anastasia Rima Hendrarini.
Yanti berharap Prabowo dan Griban beserta Tim Penyusun Kabinet melakukan seleksi elit tokoh perempuan tidak hanya dari dalam internal Partai Politik.
Diharapkan juga mengakomodir kalangan aktifis dan professional yang memiliki rekam jejak dan integritas pengabdian kepada bangsa.
Susianah sebut Yanti merupakan aktifis sosial yang memiliki basis kuat dalam keluarga Nahdlatul Ulama, yang telah mengabdikan diri lebih dari 20 tahun lamanya di masyarakat.
Sangat disayangkan jika potensi kepemimpinan Susianah tidak diakomodir dalam Kabinet hanya karena yang bersangkutan bukan anggota Partai Politik.
“Kami mengusulkan Susianah Affandy menjadi Wakil Menteri Desa dan Pemerintahan Daerah Tertinggal RI,” ucap Yanti yang pernah membantu PJ Bupati Kampar, Dr. H. Kamsol, M.M menyusun dan mengawal penerapan quick win pada 22 Juni 2022 sampai 21 Mei 2023.
“Kami yakin dengan kiprahnya selama ini, Susianah akan dapat mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan dan anak di Indonesia di seluruh nusantara melalui kebijakan dan program pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan desa,” lanjutnya.
Yanti menambahkan ia mengenal dan bekerjasama dengan Susianah saat menjabat sebagai Tim Pokja Rehabilitasi Sosial Korban Trafficking dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kementerian Sosial RI pada 2015-2019.
Dikatakan, Susianah dikenal sebagai pemimpin perempuan yang berani dan memiliki keberpihakan dalam perlindungan Ibu dan Anak sampai pelosok desa.
Saat menjabat Komisioner KPAI, Susianah sering turun lapangan dalam pengananan perlindungan anak dalam situasi darurat.
Susianah memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi yang memudahkannya untuk bekerja sama dengan lintas sektor.
Selain kalangan NGO, dukungan kepada Susianah diharapkan juga datang dari keluarga Nahdlatul Ulama sebagai basis di mana Susianah dilahirkan.
Selain Susianah, Anastasia Rima Hendrarini yang biasa disapa dengan nama Lovely Sekjen Asah Pena Indonesia, menurut Yanti Kerlip, juga pantas mendampingi Kak Seto menjadi Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Perlindungan Anak.