JAKARTA (Pos Sore)—Ketika negeri ini direpotkan dengan maraknya kasus korupsi, pada saat itu pula penderita gizi buruk di wilayah Jakarta Utara makin memprihatinkan.Hingga saat ini terdapat sekitar 26 balita mengalami gizi buruk.Semetara balita yang mengalami kekurangan gizi justru lebih besar jumlahnya mencapai 304 orang.
Kondisi ini terjadi akibat belum adanya keseriusan instansi terkait dalam mengatasi persoalan ini.Sementara, faktor kemiskinan permanen yang dialami warga menjadi pemicu semakin memburuknya kondisi para balita.
“Saatnya sekarang kita membantu mengatasi persoalan gizi buruk ini.Saya prihatin.Makanya, ke depan saya mendisain kebijakan untuk penanganan pasien gizi buruk ini harus melibatkan semua unit terkait.”
Berdasarkan hasil penelusuran Pos Sore ke sejumlah narasumber khususnya para kader posyandu yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah ini mengaku sangat kewalahan menangani persoalan gizi buruk ini. Alasannya, pihak pemangku kebijakan di wilayah terkesan kurang serius dan menyembunyikan kenyataan di lapangan.
Padahal, penanganan pasien gizi buruk ini harus dilakukan secara telaten, berkesinambungan dan penuh keseriusan. “Saya sering dimarahi petugas dari Sudin Kesehatan, atau dari puskemas jika mengungkapkan banyak warga mengalami gizi buruk atau kekurangan gizi. Padahal, kita sebagai kader di lapangan tahu persis kondisi warga yang mengalami gizi buruk,” ungkap salah satu kader posyandu yang enggan disebut jatidirinya, Rabu (26/2).
Menanggapi hal ini Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kota Adminstrasi Jakarta Utara, Septalina Purba, tidak menyangkal kenyataan ini.Bahkan, menurutnya, kondisi ini tidak perlu disembunyikan akan tetapi harus dicarikan solusi agar warga yang mengalami gizi buruk ini bisa tertangani dengan baik dan jumlahnya bisa ditekan.
“Saatnya sekarang kita membantu mengatasi persoalan gizi buruk ini.Saya prihatin.Makanya, ke depan saya mendisain kebijakan untuk penanganan pasien gizi buruk ini harus melibatkan semua unit terkait,” ungkapnya kepada Pos Sore.
Artinya, kata Lina, ada beberapa instasi yang bisa dikerahkan untuk mengatasi persoalan ini. Seperti bazis (badan amal zakat dan infaq dan sedekah) bisa membantu menyokong biaya pasien yang warawiri ke rumah sakit atau puskemas saat balita mereka harus dirawat.”Syaratnya, ada surat keterangan dari kelurahan, puskesmas bahwa mereka pasien kurang mampu.”
Setelah pulang dari rumah sakit,katanya, agar pasien ini tidak kembali mengalami gizi buruk, harus dibantu Sudin Sosial untuk menyediakan makanan penambah gizi. “Tidak banyak kok cukup telor, mentega, kacang hijau atau sereal mengandung susu.”
Sementara Sudin Kesehatan,katanya, harus terjun membantu tambahan asupan gizi melalui para kader kesehatan di lapangan.”Jaringan ini dulu diputus. Saya ingin ke depan difungsikan kembali.Ini harus dilakukan minimal 3-6 bulan da terus dikontrol setiap bulan. Jika tidak, pasien justru akan jatuh pada gizi buruk karena mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai.”
Berdasarkan data dari sejumlah sumber yang dihimpun Pos Sore, dari 26 pasien gizi buruk ini tersebar di Kecamatan Cilincing sebanyak 14 orang,Koja sebanyak 1orang, Kelapa Gading sebanyak 4 orang, Penjaringan sebanyak 7orang. Pada 2013 jumlahnya mencapai 58 orang.
Sedangkan jumlah pasien kekurangan gizi sebanyak 304 orag tersebar di Kecamatan Cilincing sebanyak 98 orang, Koja sebanyak 68 orang,Pademangan sebanyak 15 orang,Kelapa Gading sebanyak 28 orang dan Penjaringan sebanyak 95 orang. Pada 2013 jumlah hanya mencapai 248 orang. (fitri)