Hal tersebut sejalan dengan target pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,10% pada 2025, 3,6% pada 2029, hingga 8% pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Semua itu adalah bekal penting agar UMKM benar-benar tumbuh berkelanjutan, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global,” tegas Azizah.
Bantuan pendampingan terhadap para UMKM asal Makassar tak hanya datang dari Kementerian UMKM. Sejumlah stakeholder strategis pun mempertegas komitmen mereka untuk menjadi mitra utama UMKM.
Kabid Pemberdayaan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Selatan, Indriastuti Assegaf, menekankan sinergi lintas pihak dalam EHF 2025 menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Sulawesi Selatan.
Pihaknya ingin memastikan UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga keterampilan manajerial, pengetahuan, dan jejaring usaha yang lebih luas.
“Dengan kolaborasi ini, kami optimistis UMKM Sulsel bisa naik kelas dan menembus pasar nasional hingga global,” ujarnya.
Regional CEO BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menyatakan pihaknya siap membantu UMKM di kawasan timur Indonesia untuk menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
“Kami hadir bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan, literasi, dan solusi keuangan inklusif.”
Dikatakan, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dan BSI siap mendukung UMKM di sini agar tumbuh lebih tangguh dan kompetitif.
Pendampingan bagi UMKM Makassar juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Grab Indonesia, PaDi UMKM, perguruan tinggi, asosiasi, serta komunitas wirausaha.