JAKARTA (Pos Sore) — Dugaan terjadinya korupsi di Dinas Pendidikan DKI dan keengganan Jokowi untuk meleporkannya ke KPK menunjukkan keraguan yang besar bagi calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan ini untuk memberantas korupsi di DKI khususnya dan di tanah air pada unumnya.
Kalangan pengamat hukum bahkan dengan tegas menilai sikap ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemerintahan bersih yang sering dia gadang-gadang hanya sebatas retorika semata. “Rajin bicara tentang pemerintahan yang bersih tapi ketika dia menemukan hal yang berlawanan dengan itu, di depan mata sendiri dia diam. Itu sulit dilabeli sebagai pemimpin yang hebat,” ujar pengamat hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Margarito.
Padahal, menurut dia, masyarakat mengharapkan pemimpin nasional yang mampu memberantas korupsi, menjalankan pemerintahan yang hebat dan bersih. “Namun, apabila kenyataannya seperti itu maka Jokowi juga tidak dapat diandalkan,” ujarnya.
“Bagaimana kita bisa andalkan bahwa dia punya semangat anti korupsi? Agak susah mengatakan itu. Maka dia harus jawab. Dia yakinkan kita bahwa dia memang punya semangat tidak sekedar retorika antikorupsi tetapi betul-betul dia riil mewujudkannya,” kritiknya.
Dia mengemukakan semua permainan, atau indikasi penyimpangan, perencanaan penggunaan uang negara wajib hukumnya bagi Jokowi memerintahkan Bawasda, dan juga minta BPKP menyelidiki. “Hasilnya, kalau administrasi selesaikan di dalam. Kalau pidana kasih KPK, kejaksaan, kepolisian. Harus dilakukan, tidak bisa tidak,” tegasnya.
Sebelumnya muncul temuan duplikasi anggaran sebesar Rp700 miliar dan mark up atau penggelembungan anggaran sebesar Rp500 miliar di instansi tersebut. (hasyim)