JAKARTA (Pos Sore) — Hari ini, Senin (7/4/2014), mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dipanggil Kejaksaan Agung terkait penggunaan anggaran pengadaaan armada bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
Ketika dimintai keterangan soal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak untuk berkomentar panjang tentang dipanggilnya mantan anak buahnya tersebut karena sudah masuk ke dalam ranah hukum dan proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya serahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Agung, prosesnya kan mereka dan tidak bisa ikut terlibat dalam proses hukum mereka,” ujarnya.
Tentang tudingan keterlibatan dirinya atas kasus pengadaan armada bus Transjakarta yang berkarat, Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo mengatakan tuduhan itu merupakan kampanye hitam untuk dirinya saat ini. Namun, dia mengakui telah ikut menandatangani berkas lelang pengadaan bus walaupun dia menolak sebagai pihak yang bertanggung jawab.
“Tanggung jawab ya pengguna anggaran. Kalau saya kan hanya nyuruh. Saya suruh kamu ke Utara, tetapi kalau kamu ke Utara dan kamu nyemplung-nyemplung ke jurang, siapa yang salah?,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menyatakan kesiapannya jika Kejaksaan Agung akan memeriksa dirinya terkait pengadaan armada bus Transjakarta. “Ya kalau dipanggil ya datang aja, kejaksaan bilang bisa panggil gubernur dan wakil gubernur. Saya juga mau tau ceritanya mana yang digunakan oleh Kejaksaan Agung,” kata Ahok. (hasyim)