JAKARTA (Pos Sore) — Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kolabirasi ini untuk memastikan kemudahan produk usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) masuk pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia.
“BSN siap berkolaborasi dengan LKPP,” tegas Kepala BSN Kukuh S Achmad dalam konferensi pers Program dan Kebijakan BSN, di Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Kukuh mengakui pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMK seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.
Karena itu, kolaborasi tersebut untuk memastikan 27.500 pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.
“Saat ini, sebanyak 27.500 UMK sudah mendapatkan tanda SNI Bina UMK, dan 1.000 UMK sudah memperoleh tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang kompeten,” ujarnya.
Dengan masuknya produk UMK ke e-katalog LKPP, diharapkan bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, UMK bisa ikut memanfaatkan 40 persen anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa atau sebesar Rp400 triliun untuk pembelian produk dalam negeri.
Dengan demikian, UMK berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19.
Untuk dapat memanfaatkan anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semua pihak termasuk BSN harus berkolaborasi agar produk dalam negeri mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.
“Saya yakin, dengan tersedianya produk UMK di e-katalog, dapat memacu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kukuh mengatakan produk dari pelaku UMK yang telah dibubuhi tanda SNI Bina UMK secara bertahap perlu ditingkatkan mutunya melalui program pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi.
BSN berharap seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi dapat memberikan insentif kepada UMK.
Insentif yang dimaksud yaitu dengan memberikan layanan pengujian dan sertifikasi sehingga memudahkan pelaku UMK mendapatkan bukti sertifikasi dan pengujian.
“Jika pelaku UMK dapat dibebaskan dari biaya pengujian dan sertifikasi, maka seluruh UMK dapat benar-benar mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI,” ujarnya.
Saat ini, persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN sudah sepenuhnya menggunakan sistem dalam jaringan (online) dan tidak dipungut biaya.
Upaya untuk meningkatkan jumlah UMK yang siap untuk mendapatkan tanda SNI melalui sertifikasi, BSN juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Standardisasi.
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman kewirausahaan sekaligus melakukan pendampingan bagi UMK.
Sedangkan upaya untuk meningkatkan akses pasar produk UMK ber SNI di luar pengadaan barang dan jasa pemerintah dan akses pasar ekspor, BSN berkolaborasi dengan tokomutu.com yang telah diresmikan pada 26 Maret 2022.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN telah mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam Online Single Submission (OSS) Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan NIB untuk KBLI risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK berdasarkan komitmennya untuk memenuhi checklist pemenuhan persyaratan SNI yang telah diintegrasikan di dalam OSS.
Sebagaimana kita ketahui, sejarah membuktikan sektor riil yang digerakkan oleh UMK telah membawa ekonomi Indonesia dapat bertahan dan pulih dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk dalam melewati pandemi Covid-19 ini.