Illustrasi: Sebuah proyek Geothermal.
POSSORE.ID, Jakarta — Izin yang diberikan pemerintah kepada sebuah perusahaan terafiliasi Israel untuk menggarap proyek geothermal di Halmahera, Maluku Utara, kembali menjadi soorotan. Bahkan dikaitkan dengan keanggotaan Indonesia di “Board of Peace” (BoP/Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Trump.
Sejumlah media Senin (16/2-) menurunkan berita ini yang bersumberkan laman middleeastmonitor, sementara seorang pendakwah Hilmi Firdausi, Selasa (17/2) mempostingnya di platform X (twitter) disertai sederet kalimat.
“Astaghfirullah…sebagai WNI saya berlepas dari ini semua. Ampuni kami Yaa Robb,” cuit akun @Hilmi28, disertai cuplikan salah satu media berisikan berita tentang izin yang diberikan kementerian ESDM ke perushaan terkait Israel tersebut.
Munculnya kembali isu ini (sejak 8 Januari 2026), menurut sumber media ini sebagian benar. Tapi ada nuansa penting dan tak ada hubungan langsung kausal antara keanggotaan Indonesia di BoP.
Wacana BoP itu sendiri, bahkan pengerahan pasukan perdamaian ke Gaza, menurut guru besar hukum tnternasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana bukanlah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi BoP versiTrump yang mencerminkan kepentingan AS dan berpihak pada Benjamin Netanyahu.
Sumber media ini menyebut, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) 8 Januari 2026 lalu memang menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia (OGI) sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat.
Proyek ini disebut-sebut sebagai bagian dari target Net Zero Emission 2060 Indonesia, dan untuk pengembangan energi terbarukan (geothermal).
Keterkaitan OGI dengan Israel diakui. Tapi tidak langsung “perusahaan Israel”. PT OGI adalah anak perusahaan dari Ormat Technologies Inc., yang berbasis di Amerika Serikat.
Namun, Ormat Technologies didirikan oleh insinyur Israel pada 1965, punya fasilitas manufaktur besar di Israel, sahamnya tercatat di bursa Tel Aviv (selain New York), dan jaringan teknologi serta modalnya sangat terkait dengan ekosistem ekonomi Israel.
Karena itu, banyak media di Indonesia, termasuk Middle East Monitor, menyebutnya sebagai perusahaan yang “embedded” atau “terafiliasi” dengan Israel.
Ormat Technologies sendiri sudah lama beroperasi di Indonesia (misalnya di Ijen, Salak, dll.), jadi bukan hal baru.
Menurut sumber media ini, Indonesia memang bergabung dengan BoP bersama beberapa negara Arab dan Islam lainnya sekitar Januari 2026.
Beberapa kritik menyoroti kontradiksi, Indonesia pro-Palestina kuat, dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi malah memberi konsesi bisnis ke perusahaan yang berakar Israel setelah atau di tengah keanggotaan BoP itu.
Tapi sumber juga menyebut, tak ada bukti bahwa keanggotaan di BoP menyebabkan atau menjadi syarat pemberian izin geothermal tersebut.
Keputusan konsesi geothermal lebih ke ranah ekonomi dan energi (lewat tender ESDM), bukan diplomasi langsung. Malah, ada laporan Indonesia siap keluar dari Board of Peace jika tujuan kemerdekaan Palestina tidak tercapai.
Jadi, informasi yang beredar soal izin ke perusahaan terkait Israel di Halmahera (Telaga Ranu), dan ini jadi kontroversi karena posisi Indonesia pro-Palestina tidak salah.
Tapi klaim bahwa “setelah masuk Board of Peace, lalu kasih izin” lebih ke interpretasi kritik politik (kontradiksi retorika vs realitas bisnis), bukan fakta sebab-akibat langsung.(lia/Grok)