JAKARTA (possore.id) — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengingatkan pemerintah terkait penyusunan UU APBN 2025.
Menurutnya, syarat menuju Indonesia emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah tidak mudah.
“Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi per tahun antara 6-7%, sementara tren pertumbuhan ekonomi selama dua periode kepemimpinan saat ini mencapai rata-rata 5 persenan saja,” katanya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (30/5/24).
Anggota DPR RI Komisi XI ini menengarai pertumbuhan ekonomi yang rendah karena didorong oleh rendahnya tingkat produktifitas Indonesia.
Rata rata produktifitas yang rendah tercermin dari Total Factor Pruductivity (TFP) Indonesia selama 2005 – 2019 tumbuh negatif sebesar -0,66.
Relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih dalam situasi menuju negara maju pada 1971 -1995. Atau Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun 2005 – 2019.
Menurutnya, produktifitas yang rendah dari Indonesia disebabkan kualitas SDM yang tertinggal. Baik dari sisi produktifitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Juga inovasi yang tertinggal, hingga rumitnya regulasi dan kepastian hukum, Indonesia kesulitan menuju negara maju” ungkapnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menegaskan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui efisiensi, desain produk berkualitas, dan berteknologi tinggi.
Namun, semua itu dihadapkan dengan lemahnya komitmen pemerintah terutama dari sisi belanja anggaran riset dan teknologi yang baru mencapai 0,28 persen dari PDB.
Jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), dan Malaysia (1,04) menurut data tahun 2020.