JAKARTA (possore.id) — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, UMKM kerap menghadapi tantangan besar.
Sebut saja keterbatasan sumber daya, akses terhadap pembiayaan, dan terutama rendahnya kepercayaan pasar akibat belum terpenuhinya aspek mutu dan legalitas usaha.
Dalam konteks inilah akreditasi memainkan peran strategis. Memberikan jaminan bahwa produk dan layanan UMKM telah melalui proses evaluasi yang obyektif dan terpercaya.
Karena itu, World Accreditation Day (WAD) atau Hari Akreditasi Dunia setiap 9 Juni — tahun ini bertema “Accreditation: Empowering Small and Medium Enterprises (SMEs)”, menjadi momentum penting untuk diperingati.
Bagaimana sistem akreditasi yang andal mampu memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok nasional maupun global.
“Dengan akreditasi, UMKM tidak hanya diakui secara lokal, tetapi juga berpeluang lebih besar untuk menembus pasar global,” kata Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, di Jakarta, Senin 9 Juni 2025.
Sejalan dengan semangat tersebut, BSN terus mendorong peningkatan akses UMK terhadap sertifikasi SNI melalui berbagai upaya penguatan regulasi dan dukungan teknis.
Salah satunya, melalui Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023, yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) memberikan kemudahan tertentu bagi UMK.