JAKARTA –Kendati Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Noegardjito,mendukung kebijakan pemerintah mensubstitusi bahan bakar minyak (BBM) ke Natural Gas Vehicle (NGV/kendaraan berbahan bakar gas),namun kebijakan ini ditunda hingga pemerintahann baru berjalan efektif.
“Kebijakan ini sudah diluncurkan 2012.Namun, dari 19 SPBG yang ada hanya 5 SPBG yang efektif beroperasi melayani busway dan bajaj.”
Penundaan ini, menurut Direktur Alat Transportasi Darat, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Suryono,juga didasari atas kendala infrastruktur yang belum siap.”Kebijakan ini sudah diluncurkan 2012.Namun, dari 19 SPBG yang ada hanya 5 SPBG yang efektif beroperasi melayani busway dan bajaj,” katanya, pada Workshop Kesiapan Industri Otomotif Nasional Dalam Mendukung Program Konversi BBM ke BBG, di Bandung,(22/8) yang di gelar Forum Wartawan Industri (Forwin).
Sementara 14 bengkel yang mestinya bisa memasang konverter kit ternyata hanya 2 bengkel yang memadai. Terakhir sisa 1 bengkel saja yang memasang. Melihat kendala ini, katanya, maka pemerintah menunda penggunaan konverter kit pada 2014.”
Noegardjito mengingatkan pemerintah agar kebijakan konversi ini harus jelas. Baik kesiapan infrasturktur,kesiapan stasiun pengisian bahan bakar gas agar konsumen bisa mengisi BBG dengan mudah.Termasuk penurunan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), import duty juga harus dihapuskan.”Jangan sampai saya ke Cirebon saya tidak bisa mengisi.”
Ia juga memaparkan, soal teknologi NGV harus proven,safety dan ada dimana-mana.Karena, menurutnya, mesin kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia tidak didisain secara original untuk NGV. “Kalau di isi bisa meledak. Kita tidak mendisain engine tetapi memproduksi engine.”
Di sisi lain, ketersediaan bahan bakar gas di tingkat ritel serta ketersediaan tangki.teknologi juga harus sudah dipakai dimana mana. Yang jelas,katanya, jika produsen harus menambah tanki tentu ada beban terhadap perubahan harga.Sejauh ini produksi mobil belum didisain dari engine ke tanki secara otomatisasi secara komputerisasi. “Kalau kita tarik dari pasaran, siapa yang bertanggunngjawab atas kerugian yang terjadi.”
Jadi, kata Noegardjito, pihaknya butuh waktu paling tidak 2 tahun untuk melakukan penyesuaian karena berkaitan dengan investasi di pabrik dan workshop dan bengkel.”Jika diterapkan, kita harus modifikasi engine, bodi cacis,silinder tangki yang harus dipasang.”
Terkait perubahan harga setelah itu,menurutnya, akan sangat bergantung terhadap kualitas konverter kit dan modifikasi yang dilakukan.Karena di luar negeri seperti Thailand, pemerintah memberikan insentif.
Vice Presiden Communication PGN Tbk,Ridha Ababil pada kesempatan ini menyatakan program ini harus berjalan sinergis antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) merealisasikannya.
“PGN sendiri sudah membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Sebanyak 16 SPBG (8 diantaranya ada di Jakarta sisanya di Surabaya), pipa serta SPBG mobile seperti di Monas, Pluit dan Cawang.Ke depan juga sudah membangun 6 ribu km pipa kendati masih berada di Sumatera dan Jawa.
Jika kebijakan ini ditunda hingga 2015,kata dia, beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah terus membengkak yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun per tahun.(fitri)