Politisi PKB Sudjatmiko ingatkan perlunya audit bangunan pesantren sebagai bentuk penghomatan kepada kehidupan dan perlindungan nyawa.//Foto: Parlementaria.
JAKARTA (Possore.id) — Memasuki hari ke-7 setelah operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban bangunan rubuh di Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, saatnya kini masyarakat disadarkan perlunya audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
Bangunan yang aman adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Audit bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari perlindungan nyawa, dan pertanggungjawaban hukum.
Seorang politisi dari Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengingatkan hal itu. Ia mendorong pemerintah daerah dan asosiasi profesi teknik sipil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia, dan itu mendesak dilakukan.
Hari ketujuh operasi pencarian dan pertolongan (MInggu 5 Oktober pkl 18.00 WIB), sebanyak 43 jenazah dan 2 potongan tubuh telah dievakuasi dari reruntuhan bangunan asrama putra Ponpes Al-Khoziny. Basarnas memutuskan memperpanjang operasi pencarian sampai Selasa (7/10).
“Pesantren adalah tempat pendidikan yang dihuni ratusan santri. Karena itu, bangunannya harus melalui audit teknis secara berkala, mulai dari pondasi, kolom, hingga kualitas material,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya di Parlementaria yang dikutip Senin (6/10-25)
Ia menjelaskan, setiap pembangunan fasilitas pendidikan berbasis komunitas wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Perhitungan struktur harus mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung. Kita tidak bisa lagi membangun dengan cara seadanya,” tegasnya.
Politisi PKB dari Dapil Depok dan Bekasi ini menambahkan, audit juga perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat.
“Jangan biarkan pembangunan dilakukan tanpa supervisi profesional. Di sinilah peran pemerintah daerah dan organisasi profesi untuk turun langsung,” ujarnya.
Selain audit, Sudjatmiko mendorong pemerintah menyediakan skema bantuan dana bagi pesantren yang ingin memperbaiki atau menstandarkan bangunannya.
“Pesantren sering membangun dengan dana terbatas. Pemerintah bisa hadir melalui program renovasi dan standarisasi untuk memastikan keamanan santri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan konstruksi bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab moral negara terhadap dunia pendidikan.
“Bangunan yang aman adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Audit bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari perlindungan nyawa,” pungkasnya.(lia)