JAKARTA (possore.id) — Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, menyampaikan pandangannnya mengenai tim ekonomi yang dibentuk Presiden terpilih Prabowo serta target yang ingin diraihnya.
Sebagaimana diketahui Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. Anis menilai arget pertumbuhan ekonomi 8% perlu di review kembali.
“Ini bukan hal yang mudah, berkaca dari 10 tahun periode kepresidenan Pak Jokowi kita melihat pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari angka 5%,” tuturnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menegaskan Presiden terpilih dan tim ekonominya harus bekerja ekstra keras untuk bisa lepas dari jebakan pertumbuhan 5%.
Terlebih pada saat yang sama kondisi ekonomi global masih lemah dan dibayangi ketidakpastian.
Hal ini dipengaruhi berbagai faktor di antaranya tensi geopolitik yang masih berlangsung, fragmentasi geoekonomi serta peningkatan proteksionisme yang berpotensi menekan prospek pertumbuhan ekonomi.
International Monetary Fund (IMF) merilis pada Juli 2024 bahwa pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sejalan dengan perkiraan World Economic Outlook (WEO) April 2024, yaitu 3,2% pada 2024 dan 3,3% pada 2025.
“Jadi sekali lagi target 8% yang ingin dicapai presiden terpilih Prabowo, perlu direview ulang sehingga target pemerintahan kedepan akan lebih realistis,” papar Anis.
Mengenai tim ekonomi, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini menyampaikan PKS konsern dengan kondisi ekonomi saat ini.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintahan mendatang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan komposisi kabinet yang lebih besar dibanding periode sebelumnya, Anis berharap komposisi tim ekonomi tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Kita berharap, tim ekonomi ke depan memiliki integritas yang kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan lokal. Memiliki kredibilitas di mata dunia Internasional,” kata Anis.
“Begitu pula dalam menghadapi kondisi perekonomian domestik, tidak hanya sebatas Yes Man terhadap Presiden, tetapi juga mampu memberikan alternatif kebijakan walaupun bersifat tidak popular.”