POS SORE – Sukses menyalurkan program Bantuan Sosial Beras Presiden tahap pertama pada Mei 2020 lalu, Perum Bulog kembali diminta menyalurkan Bantuan Sosial Beras Presiden tahap kedua di wilayah Jakarta, Boogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bagi 1,85 juta keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid 19.
Menurut Dirut Perum Bulog Budi Waseso, pada penyaluran bantuan tahap pertama Bulog dinilai berhasil, dan kini diminta kembali menyalurkan beras Bansos tahan kedua.
“Bulog dinilai berhasil melakukan penyaluran tahap I, maka dipercaya kembali melanjutkan bansos tahap II. Untuk bansos tahap kedua ini seperti biasa langsung saya awasi karena merupakan amanah untuk menjaga kepentingan rakyat banyak,” tegas Budi Waseso usai meninjau kesiapan beras bantuan presiden di Gudang Bulog DKI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (3/6).
Mantan Kepala Badan Nasional Narkotika itu menegaskan, untuk memastikan proses penyaluran Bansos beras berjalan lancar, Bulo telah membentuk tim Monev (monitoring dan evaluasi) yang akan memantau dan mengawasi langsung penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat.
Dikatakan, penyaluran Bansos tersebut dilakukan melalui Kementerian Sosial bersama Bulog, dimana Bulog kembali menyediakan stok beras bagi keluarga miskin dari rentan yang terdampak Covid 19 sebanyak 1,85 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mulai disalurkan sejak 1 Juni lalu.
“Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi di lapangan mendapat dukungan penuh pemerintah, dan mereka harus memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial ini berjalan baik dan sesuai ketentuan. Jadi Bulog bisa menjamin bahwa program ini berjalan lancar,” tutur Buwas sapaan akrab mantan Kabareskrim Polri ini.
Pada kesempatan itu juga Buwas menyatakan kebanggannya akan hasil kerja tim Monev yang bekerja dengan cepat dan efektif dalam memantau dan menyelesaikan berbagai temuan baik berupa keluhan warga maupun “gangguan” dalam proses distribusi bantuan sosial beras.
Hasil temuan tim Monev, katanya, secara umum berupa keluhan warga mengenai kualitas beras dan timbangan yang tidak sesuai, seperti yang pernah terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur beberapa waktu lalu dan kali ini keluhan yang datang dari kawasan perumahan menteri Jl. Denpasar, Jakarta Selatan.
Budi Waseso menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan Bulog akan ditangani secara tegas sesuai hukum yang berlaku, terlebih lagi ini merupakan bantuan untuk warga yang mengalami kesusahan.
Perum Bulog terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu mensukseskan program pemerintah selama masa penangan penyebaran pandemi Covid-19. (aryo)