POSSORE.ID, Jakarta — Pagi di Jakarta belum sepenuhnya riuh ketika sebuah pertemuan berlangsung di salah satu ruang kerja negara. Di sana, percakapan tak sekadar berbicara angka dan tabel anggaran, tetapi tentang jutaan tangan yang menggantungkan hidup pada denyut industri furnitur dan kerajinan nasional.
Pada Kamis, (19/12) kemarin, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) duduk bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam dialog yang hangat dan terbuka, didampingi langsung Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.
Selama satu jam, dari pukul 10.30 hingga 11.30 WIB, ruang pertemuan itu menjadi saksi bagaimana dunia usaha dan pemerintah mencoba merajut satu benang yang sama: menjaga keberlanjutan industri padat karya di tengah tekanan global yang kian terasa. HIMKI datang membawa sebuah policy memo—bukan sekadar dokumen, melainkan ikhtiar untuk melindungi sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang hidup dari sektor furnitur dan kerajinan, sekaligus menjaga salah satu sumber devisa non-migas Indonesia.
Di antara berbagai isu yang dibahas, perhatian mengerucut pada satu kebutuhan mendesak: akses pembiayaan ekspor yang terjangkau. HIMKI mengusulkan skema pembiayaan berbunga rendah sekitar 6 persen melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Bagi pelaku industri, skema ini bukan hanya soal angka bunga, melainkan napas untuk menjaga likuiditas, mempertahankan kapasitas produksi, dan menahan gelombang pemutusan hubungan kerja yang mengintai di tengah ketidakpastian pasar ekspor.
Respons Menteri Keuangan dinilai terbuka dan solutif. Ia menyepakati perlunya pembahasan lanjutan secara teknis agar kebijakan pembiayaan tersebut benar-benar tepat sasaran, berbasis kinerja ekspor, dan tetap sejalan dengan prinsip disiplin fiskal. Dalam dialog itu, kehati-hatian fiskal berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap keberlangsungan industri.
Soal usulan insentif ekspor sebesar 1 persen, Menteri Keuangan menyampaikan perlunya kajian lebih mendalam, terutama terkait penganggaran APBN lintas kementerian. HIMKI memandang sikap tersebut sebagai bagian dari tata kelola fiskal yang prudent dan bertanggung jawab.
Bagi HIMKI, insentif ini tidak dimaksudkan sebagai subsidi permanen, melainkan penyangga sementara—shock absorber—agar ekspor tetap bergerak dan lapangan kerja tetap terjaga di sektor bernilai tambah tinggi.
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menegaskan bahwa apa yang dihadapi industri furnitur dan kerajinan hari ini bukan sekadar persoalan sektor. Di dalamnya melekat isu fiskal dan sosial yang lebih luas. Setiap kebijakan yang mampu menjaga industri padat karya tetap hidup, menurutnya, adalah langkah pencegahan risiko fiskal di masa depan: mengurangi tekanan bantuan sosial, menjaga basis pajak, dan mempertahankan devisa negara.
Pendekatan preventif melalui pembiayaan dan kebijakan fiskal yang terukur diyakini jauh lebih efisien dibandingkan menangani dampak pascakrisis. HIMKI pun menyatakan kesiapannya untuk terus berjalan bersama pemerintah, berperan sebagai mitra teknis dalam perumusan hingga pengawasan implementasi kebijakan. Harapannya sederhana namun mendasar: setiap intervensi fiskal benar-benar efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi tenaga kerja serta industri nasional.
Pertemuan pagi itu mungkin telah usai, tetapi dialog yang terbangun diharapkan menjadi awal dari percakapan yang lebih panjang. Percakapan tentang bagaimana negara, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan saling menguatkan demi menjaga fondasi industri manufaktur padat karya Indonesia—agar tetap berdiri, bekerja, dan memberi kehidupan.(aryodewo)