JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) Prof Dr Haryono Suyono menyatakan, Yayasan Damandiri melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) siap menyosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masyarakat miskin dan keluarga-keluarga prasejahtera, sehingga seluruh rakyat terlindungi kesehatannya
“Penyebaran BPJS Kesehatan melalui Posdaya sangat efektif sekali. Saat ini Posdaya sudah terbentuk di desa-desa,”kata Haryono dalam seminar bertajuk “Evaluasi Operasional BPJS Kesehatan” di Jakarta, kemarin,
Dengan penyebaran BPJS Kesehatan ini, menurutnya, makin banyak orang miskin dan keluarga prasejahtera mengenal BPJS karena Posdaya yang tersebar di desa-desa dengan kegiatannya memberdayakan keluarga, berhubungan langsung dengan masyarakat. “Dibutuhkan waktu lama untuk diterima di masyarakat, tidak cukup satu tahun atau
dua tahun,” katanya.
Mantan Kepala BKBN ini mengambil contoh Program KB. Program ini awalnya juga dicaci-maki, sehingga membutuhkan waktu lama untuk dikenal dan dipahami masyarakat. “Mungkin masih banyak yang menimbang-nimbang, program ini bisa dipercaya apa nggak?”
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, kerja sama ini diharapkan efektif sehingga mempercepat cakupan kepesertaan, yakni seluruh Indonesia tahun 2019 mendatang. “Yayasan seperti Damandiri sangat penting karena program kesejahteraan keluarga yang diusung melalui Posdaya lebih menyentuh individu maupun keluarga, salah satunya jaminan kesehatan,” katanya.
Kerja sama ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan keluarga, khususnya program JKN. Hal ini juga mendorong masyarakat menjadi program aktif JKN. Sosialisasi bisa dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan keluarga. Diharapkan dapat dimaksimalkan selain dengan dukungan media, juga jaringan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Yayasan Damandiri. Sedikitnya 300 perguruan tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) sudah bergabung dengan Yayasan Damandiri untuk mendukung program Posdaya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, masih ada 1,7 juta penduduk miskin yang hingga kini tak memiliki akses dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka sebagian besar adalah penghuni panti, rumah tahanan, anak telantar, gelandangan, dan pengemis. “Pemerintah sedang memikirkan bagaimana kesehatan mereka bisa dijamin negara, karena tambahan dana dari APBN untuk mereka tahun lalu ditolak,” kata Menkes (junaedi)