JAKARTA (Pos Sore) — Dewasa ini, kasus penipuan di dunia maya semakin marak. Hal itu terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi dan banyaknya para pengguna yang gemar berselancar dan beraktivitas di dunia digital.
Banyak sekali modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku. Tindak pidana yang masuk dalam kategori cyber crime tersebut, menimpa setiap penggunanya yang mengenyampingkan faktor keamanan dan kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya di ruang digital.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Kresna Dewanata Phrosakh menuturkan, untuk menghindarinya tentunya dibutuhkan masukan atau informasi dalam dunia digital agar tidak terkena penipuan secara daring.
Salah satunya, yakni tidak memberikan identitas pribadi melalui media sosial atau berbagai paltform digital lainnya.
“Sering kita terjebak sesuatu di mana kita tidak menyadarinya dan akhirnya tertipu,” kata Kresna dalam webinar bertajuk “Ngobrol Bareng Legislator : Keamanan Berinternet Mencegah Penipuan di Ranah Daring”, Jumat, 8 April 2022.
Dikatakan, dari beberapa platform di media sosial seringkali kita memberikan data pribadi secara cuma-cuma alias gratis. Di situlah awal mula kita bisa mendapatkan penipuan dari orang-orang yang tidak beranggung jawab dengan menggunakan teknik-teknik digital.
Selain data diri yang harus dijaga, Kresna mengingatkan agar tidak memberikan password ataupun kata kunci pribadi kepada orang lain. Kata kunci yang dimaksud, misalnya nama ibu kandung dalam sektor perbankan.
“Itu (nama ibu kandung) menjadi satu hal yang paling mutlak untuk menjadi password terakhir dalam menjaga benteng keamanan data pribadi kita. Dan itu menunjukkan tingkat keamanan yang ada di pengelola data kita benar-benar terjaga,” jelas Kresna.
Ia mengatakan, saat ini Komisi I DPR RI beserta Kominfo ingin segera menyelelesaikan terkait undang-undang data pribadi.
“Ini juga penting, karena ini menjadi sebuah aset yang luar biasa. Di mana data-data kita semua di seluruh Indonsia ini benar-benar harus bisa diproteksi,” ujarnya.
Tujuannya, agar tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak lain untuk keperluan yang tidak baik.
Ada beberapa teknik yang dilakukan oleh penipu untuk menipu secara daring, seperti pissing. Namun, saat ini yang sering bahkan terkadang melalui gadget kita, yaitu parming.
“Di mana ada beberapa website yang kadang mengarahkan kita untuk mengisi data mengenai data pribadi kita,” tegasnya.
Dirjen Aptika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan, Kementrian Kominfo mengemban mandat dari presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital Indonesia.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut Kementrian Kominfo memiliki peran sebagai legulator, fasilitator, dan ekselerator dibidang digital Indonesia.
Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital kementerian Kominfo bersama gerakan nasional, litasi digital, cyber kreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan digital pada seluruh lapisan masyarakat Indoensia.
Berbagai pelatihan literasi digital yang diberikan berbasis empat pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital dan pemahaman digital.
“Hingga tahun 2021 tahun program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12juta masyarakat Indonesia,” terangnya.