Aksi Demo Buruh Menolak Pemberlakuan Permenaker No. 2 Tahun 2022 (Foto : Dok. Detik.com)
JAKARTA (Pos Sore) — Penjelasan dan keterangan pihak pemerintah atas perberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), menurut kalangan buruh tidak rasional dan telah mencederai kehidupan para pekerja.
Hal ini memicu digelarnya aksi demo di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (16/2) oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rangka menolak aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Massa buruh tiba di kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan tepat jam 09.40 dengan mengenakan atribut berwarna putih sebagai lambang kehancuran bagi kaum buruh.
Ada dua tuntutan buruh, yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dan copot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Menurut Said Iqbal, aksi serupa juga digelar seluruh tanah air dengan tuntutan yang sama.
“Secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia aksi ini juga digelar, yaitu di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat baik kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia,” terang Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/2).
Dia memastikan bahwa aksi demo akan mengikuti prosedur protokol kesehatan (prokes). Pihaknya akan mengikuti anjuran petugas keamanan maupun Satgas COVID-19. Oleh karena itu pihaknya akan membatasi jumlah massa yang akan melakukan demo.
Lanjut Said, alasan pihaknya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Menaker lantaran kebijakannya dianggap tidak berpihak kepada buruh, salah satunya Permenaker 2/2022.
“Sekarang tiba-tiba keluar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, tidak ada hujan, tidak ada angin,” tambahnya. (hasyim)