“Kita semua sebagai perempuan, dapat menjadi bagian dari agen perubahan, agen of change dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia berharap acara diskusi ini dapat memberikan manfaat dan membuka ruang diskusi konstruktif untuk memperkuat kapasitas perempuan Indonesia dalam ranah bisnis dan profesi.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai yang diwakili Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha (MKPU) Kementerian HAM Giyanto, S.IP., M.Si, mengatakan Isu-isu terkait HAM yang muncul di tengah masyarakat sangat banyak dan beragam.
Karena itu, penting dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait HAM, guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Termasuk dengan BPW Indonesia yang anggotanya para perempuan pelaku bisnis dan perempuan profesional.
“Bagaimana kita sama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat, penduduk, warga negara Indonesia, agar mereka memahami tentang hak azasi manusia. Dan harapannya, di samping terpenuhi HAM-HAM tersebut, tentu tidak melakukan pelanggaran HAM,” katanya.
Peta Jalan Hak Azasi Manusia
Giyanto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian HAM sangat konsen dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak azasi manusia.
Kementerian HAM bahkan telah menyusun peta jalan HAM hingga tahun 2045. Peta jalan lima tahun pertama adalah melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai HAM kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Inilah pentingnya kita berkolaborasi, kita sama-sama untuk melakukan edukasi, internalisasi nilai-nilai HAM kepada seluruh lapisan masyarakat,” terang Giyanto.
Pada lima tahun berikutnya, Indonesia diharapkan sudah menjadi leading di Asia, kemudian di tahun akhir di 2045, Indonesia menjadi leading country dunia.
Menurutnya, untuk menjadi negara yang memimpin dunia, butuh effort. Dari sekarang inilah kita harus bergerak bersama, kita memberikan edukasi nilai-nilai HAM, agar di tahun 2045 dunia melirik kita.