Oleh Prof. Dr. Haryono Suyono
SEJAK terpilih sebagai Walikota Malang, H. Muhammad Anton, menyatakan diri pro rakyat dan akan berusaha mendampingi rakyat di daerahnya memecahkan masalah yang dihadapi rakyat dan mengantarnya menjadi keluarga yang sejahtera.Berbagai kebijaksanaannya diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan rakyat banyak dalam mengolah sumber daya lokal dengan kebijakan lokal dan dukungan yang sangat memihak dari pemerintah kota. Karena itu, seperti ditetapkan oleh almarhum Presiden Soeharto, bahwa hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur, oleh Walikota Malang ditetapkan bahwa pada hari libur itu, aparatnya secara rutin diajak berkunjung ke kelurahan-kelurahan mendengarkan aspirasi rakyat dan apabila memungkinkan diajak
segera membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyatnya.
Terlebih dulu keruwetan di kotanya diselesaikan satu demi satu dengan penuh tanggung jawab. Sebagai salah satu awalannya adalah diberlakukannya aturan jalan-jalan tertentu di kota Malang menjadi jalur satu arah agar bisa mengurai kemacetan. Ternyata aturan itu menjadikan kemacetan di kota Malang berkurang dan lalu lintas bertambah lancar.
Namun pada awalnya timbul reaksi dari pemilik toko yang karena jalannya lancar, berkurang pembelinya karena tidak ada yang mampir untuk membeli dagangan. Kegalauan itu akhirnya bisa diatasi karena para pengendara mobil memang tidak ingin belanja tetapi sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan lancar. Mereka yang ingin belanja ternyata akhirnya tetap datang dan belanja seperti sedia kala. Pengunjung toko tetap melimpah seperti sedia kala.
Kegiatan baru yang dimulai minggu lalu adalah mengunjungi seluruh Kelurahan untuk bertemu dengan rakyat, melihat lingkungan sekitar dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung. Kunjungan lapangan ke kelurahan ini merupakan gerakan pembangunan karena diikuti semua SKPD lengkap dengan kesiapannya untuk mencatat dan menerima petunjuk langsung dari Walikota dan Wakil Walikotanya. Kota Malang yang terdiri dari 57 Kelurahan menurut rencana setiap hari Minggu akan dikunjungi sebanyak tiga kelurahan dan diharapkan dalam waktu enam bulan seluruh kelurahan akan sudah dapat dikunjungi minimal satu kali.Mulai pertengahan tahun akan dikunjungi kembali kelurahan yang sama dengan program yang lebih terarah sehingga persoalan yang memerlukan penyelesaian lebih dari satu bulan, pada bulan ke tujuh sudah dapat dilihat hasilnya.
Sebelum berkumpul dengan rakyat di balai kelurahan atau tempat lain yang dipilih, Walikota dan rombongan keliling lingkungan sekitar wilayah kelurahan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya diadakan dialog dengan warga untuk menangkap aspirasi dan mengembangkan ajakan bersama-sama secara gotong royong memecahkan masalah bersama rakyat banyak.
Program ini mendapat dukungan pula dari kalangan perguruan tinggi. Setidaknya sebelas perguruan di Malang siap memberikan dukungan secara positif. Melalui kegiatan yang juga blusukan ke kampung-kampung mereka mengajak para dosen dan mahasiswa secara sukarela, diluar kegiatan KKN tematik Posdaya, di setiap kelurahan yang dikunjungi akan disiapkan Posdaya.
Bagi yang telah terbentuk Posdaya, pada setiap kunjungan Walikota, Posdaya itu akan dikukuhkan sebagai forum silaturahmi untuk selanjutnya menjadi mitra pemerintah melalukan pembangunan yang berkeadilan dan memihak rakyat. Posdaya menjadi forum yang menampung partisipasi masyarakat Madani membangun sesuai sasaran target MDGs. Proses pembentukan dan pembinaan Posdaya itu sekaligus akan menjadi ujung tombak dari berbagai upaya SKPD menggerakkan pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan dinamis.
Blusukan yang disertai pengembangan forum partisipasi itu memungkinkan ajakan kepada seluruh kekuatan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal dalam pembangunan pro rakyat yang berkeadilan dan mengangkat rakyat makin sehat, adil dan makmur. Selamat blusukan pak Wali. (Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Menko Kesra RI, www.haryono.com).