YOGYAKARTA (Pos Sore) — Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY) menggelar diskusi Teladan-Talk (T-Talk) Perpajakan
Sabtu 5 November 2022, di Prime Plaza Hotel Jogjakarta, Yogyakarta.
Diskusi dengan tema “Pemanfaatan Data Perpajakan dalam Mewujudkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak”, ini merupakan rangkaian acara Lustrum XIII SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta.
Kegiatan diskusi tersebut akan dibuka oleh Wakil Gubernur Yogyakarta K.G.P.A.A. Paku Alam X yang juga Ketua Umum KATY.
KATY mengangkat topik perpajakan dengan mengundang narasumber dari pembuat kebijakan, akademisi, hingga konsultan perpajakan.
Para narasumber adalah Plt Kepala Kanwil DJP DIY Slamet Sutantyo, Guru Besar Tetap Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Gunadi, dan Konsultan Pajak DBW Tax Consulting Didik Budi Waluyo.
Diangkatnya tema tersebut sebagai salah satu wujud kepedulian alumni SMA 1 Teladan dalam menyikapi pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
KATY menilai peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara dari tahun ke tahun semakin besar. Target penerimaan pajak pemerintah dalam APBN 2023 meningkat dari sebelumnya di tahun 2022.
Peningkatan tersebut sebesar Rp 1.256 triliun atau 68,03 persen dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.846,1 triliun, menjadi Rp 1.718,03 triliun atau 69,75 persen dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp 2.463.02 triliun.
Sejatinya pencapaian target penerimaan pajak menjadi tugas pemerintah. Namun, para alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta yang tergabung dalam KATY menyadari untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal juga membutuhkan dukungan sinergis dari para wajib pajak.
Para alumni yang juga wajib pajak ingin mendukung kebijakan tersebut, terutama untuk mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Diskusi T-Talk Perpajakan diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi kebijakan tentang data perpajakan, khususnya pemanfaatannya dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
Sekaligus juga mendapatkan masukan dari para akademisi, praktisi, dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Diskusi ini juga diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pembuat kebijakan serta menyampaikan permasalahan, solusi atas kebijakan DJP dan pelaksanaannya.