SLEMAN, PosSore – CV Blotan Asian Art awalnya adalah eksportir mebel dan kerajinan yang berfokus pada pasar internasional. Namun, dengan adanya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Blotan mulai melihat peluang besar di dalam negeri. Program ini mengarahkan perhatian Blotan untuk mengembangkan usahanya dengan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.
Kini, CV Blotan Asian Art tidak hanya berfokus pada ekspor, tetapi juga terlibat aktif dalam program P3DN. “Alhamdulillah, usaha ini sukses,” kata Direktur Utama Blotan, Heru Prasetyo. “Ini kabar baik, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi industri mebel dan kerajinan nasional. Saat ini, Blotan telah bermitra dengan berbagai pemerintah daerah, kota, dan provinsi, dengan tagline perusahaan “Tercepat dan Teraman,” kata Heru Prasetyo dalam percakapan dengan PosSore Selasa (24/9).
Kesadaran pemerintah terhadap pentingnya penggunaan produk lokal semakin meningkat. Melalui P3DN, pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD diwajibkan mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN maupun APBD. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku industri dalam negeri, terutama industri mebel seperti Blotan.
Dalam acara Business Matching ke-16 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, 17 perusahaan mebel dan kerajinan berpartisipasi, termasuk CV Blotan Asia dari Sleman. “Kami mungkin yang terkecil di antara peserta lain, apalagi dari luar Jakarta,” ungkap Heru. Namun, bagi Heru, partisipasi Blotan adalah langkah nyata untuk memperkuat pasar dan bersaing dengan merek-merek besar.
Meskipun Blotan adalah perusahaan kecil, keikutsertaan dalam acara tersebut menunjukkan komitmen mereka untuk mendekatkan produk ke pemerintah, terutama dalam memenuhi kebutuhan mebel untuk sekolah. Heru juga mengungkapkan bahwa anggaran yang tersisa di Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk tahun ini mencapai sekitar Rp16 triliun.
“Anggaran sebesar itu adalah peluang bisnis yang menjanjikan,” jelas Heru, yang memiliki filosofi hidup: “Jika masih ada kesengsaraan di sekitarku, maka ada ketidakbahagiaan dalam hidupku.” Sebuah filosofi yang mencerminkan kepedulian mendalam terhadap sesama dan lingkungan sekitar.
Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan pribadi tidak bisa terlepas dari kesejahteraan orang lain. Kebahagiaan sejati, menurut filosofi ini, hanya bisa tercapai jika orang di sekitarnya juga terbebas dari kesengsaraan dan penderitaan.
Filosofi ini juga mencerminkan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Bagi seseorang yang memegang prinsip ini, kebahagiaan tidak hanya bersifat individual, tetapi berkelindan dengan upaya untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Hidup yang bermakna adalah hidup yang diwarnai oleh kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, filosofi ini mengajak untuk tidak bersikap egois dan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Kebahagiaan yang utuh hanya dapat diraih melalui empati, solidaritas, dan keinginan kuat untuk berbuat baik. Filosofi ini menggarisbawahi bahwa kepuasan diri tidak bisa dirasakan sepenuhnya apabila masih ada kesengsaraan di sekitar kita yang belum tertangani.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mendorong rekan-rekan di Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) untuk melihat potensi pasar dalam negeri. Meskipun segmen ekspor tetap penting, pasar dalam negeri yang dibiayai APBN dan APBD tidak boleh diabaikan, apalagi dengan adanya kebijakan P3DN yang mewajibkan penggunaan produk lokal.
Heru menambahkan bahwa mengikuti pengadaan barang pemerintah melalui program P3DN sebenarnya tidak terlalu sulit dibandingkan dengan ekspor, yang memerlukan sertifikasi lebih kompleks, seperti legalitas kayu. “Jika sudah terdaftar di e-katalog, pembayaran dari pemerintah juga cukup mudah dan dapat didukung oleh perbankan,” jelasnya. Bahkan, Bank DKI telah menawarkan pembiayaan hingga 70 persen dari total kontrak produksi untuk pengadaan barang pemerintah.
Melalui P3DN, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi impor dan meningkatkan penggunaan produk lokal. Pemerintah Kota Jakarta Barat sendiri telah berhasil menurunkan angka impor hingga minus 6 persen. “Ini adalah kabar baik bagi penyedia produk dalam negeri,” kata Heru.
Acara Business Matching yang digelar Pemerintah Kota Jakarta Barat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan pelaku industri yang memiliki sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dengan para pengguna anggaran di lingkungan pemerintahan.
Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa Business Matching P3DN bertujuan untuk memastikan industri dalam negeri dapat berkembang melalui kepastian permintaan produk lokal. “Tahun ini, Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp 16,05 triliun, atau sekitar 62,61% dari komitmen Rencana Umum Pengadaan,” jelas Elisabeth.
Partisipasi Blotan dalam acara ini membuktikan bahwa meskipun berstatus sebagai perusahaan kecil, peluang besar di dalam negeri tetap terbuka lebar jika dimanfaatkan dengan tepat. Dengan semangat bersaing, Blotan terus berupaya memperkuat posisinya di pasar lokal melalui program P3DN dan e-katalog, sembari menjajaki peluang baru di pasar pengadaan pemerintah. (aryo)